6 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan aset industri penjaminan tumbuh hingga 8 persen pada akhir 2025. Pertumbuhan ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya yang belum terjangkau perbankan atau unbankable.
“Per Mei 2025, aset penjaminan mulai mencatatkan pertumbuhan tahunan yang positif, sementara pendapatan imbal jasa penjaminan (IJP) masih terkontraksi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, dalam keterangannya, Sabtu (19/7/2025) lalu.
Berdasarkan data OJK terbaru, nilai aset perusahaan penjaminan per Mei 2025 tercatat sebesar Rp 47,32 triliun atau tumbuh 0,53 persen secara year on year (yoy). Sebelumnya, pada April 2025, aset penjaminan mencatat pertumbuhan negatif -0,58 persen, dengan nilai Rp 47,34 triliun. Nilai aset penjaminan sempat mengalami pertumbuhan tinggi pada Mei 2024 sebesar 8,95 persen dan Desember 2023 sebesar 18,64 persen.
Sementara itu, nilai IJP per Mei 2025 tercatat sebesar Rp 2,98 triliun, dengan pertumbuhan negatif -17,85 persen. Pada bulan sebelumnya, nilai IJP sebesar Rp 2,57 triliun dengan pertumbuhan -10,23 persen. “Dengan peningkatan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dukungan kebijakan, OJK memperkirakan aset penjaminan akan tumbuh sekitar 6 hingga 8 persen hingga akhir 2025,” ujar Ogi.
Ia menegaskan, industri penjaminan memegang peran strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, terutama yang tidak memiliki agunan memadai atau feasible but unbankable. Melalui keberadaan pasar ini, OJK optimistis industri penjaminan memiliki prospek pertumbuhan yang positif.
“Prospek industri penjaminan ke depan tetap positif dan stabil, ditopang oleh optimalisasi peran dalam program pemerintah serta implementasi POJK terbaru yang memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perluasan jangkauan layanan,” tambahnya.
Meski demikian, Ogi menyoroti sejumlah tantangan utama yang perlu diantisipasi, antara lain meningkatnya risiko kredit UMKM, kebutuhan penguatan permodalan lembaga penjaminan, serta pentingnya skema penjaminan ulang (re-guarantee) guna menjaga keberlanjutan dan ketahanan industri.
