PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan kesiapan mengoptimalkan penempatan dana excess reserve dari pemerintah sebesar Rp55 triliun. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperkuat likuiditas perbankan sekaligus mendorong pembiayaan ke sektor produktif.
Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengatakan tambahan likuiditas tersebut memberi ruang lebih besar bagi perseroan dalam menyalurkan kredit. “Penempatan dana ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintah kepada BNI. Dengan tambahan Rp55 triliun, kapasitas pembiayaan kami akan semakin besar untuk mendukung sektor-sektor produktif,” ujarnya, Senin (15/9/2025).
BNI berkomitmen menyalurkan dana ke sektor prioritas, antara lain usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), infrastruktur, energi terbarukan, serta pembiayaan hijau. Arah penyaluran ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif sekaligus mendukung pembangunan jangka panjang.
Okki menegaskan, BNI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan kebijakan berjalan efektif. Perseroan juga tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam setiap penyaluran kredit. “Dengan tambahan Rp55 triliun, BNI optimistis dapat meningkatkan kontribusi dalam mendanai proyek-proyek strategis nasional sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi Indonesia. Seluruh proses penyaluran pembiayaan akan tetap dijalankan secara selektif dengan prinsip kehati-hatian, serta dilaporkan secara berkala kepada Kementerian Keuangan RI,” jelasnya.
Dengan optimalisasi penempatan dana pemerintah ini, BNI menegaskan perannya sebagai mitra strategis negara dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.