4 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia memperkuat posisi dan integritas pasar karbon nasional melalui kerja sama global dengan sejumlah lembaga sertifikasi internasional. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menandatangani Mutual Recognition Agreement (MRA) antara Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK Indonesia (SPEI) dan Verified Carbon Standard (VCS) Program milik Verra, serta Letter of Intent (LoI) dengan Puro.earth.
Pemerintah Indonesia juga resmi menerbitkan panduan bagi pengembang proyek yang melakukan sertifikasi dengan Gold Standard for the Global Goals (GS4GG). Langkah ini melengkapi kerja sama serupa dengan Global Carbon Council dan Plan Vivo.
Pemerintah menegaskan bahwa kerja sama internasional ini merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam membangun pasar karbon yang berintegritas, transparan, dan inklusif. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menyebut MRA menjadi bagian penting dari strategi multiskema dalam penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
“Keunggulan kompetitif hanya dapat diwujudkan dengan pasar karbon inklusif yang didukung infrastruktur transparan dan kuat untuk menghasilkan kredit karbon berintegritas tinggi,” kata Hanif dalam pernyataannya, Ahad (5/10/2025) lalu.
MRA tersebut memperluas ruang lingkup aksi mitigasi dengan 58 metodologi berbasis alam dan 54 metodologi berbasis teknologi. Di bawah koordinasi KLH/BPLH sebagai National Focal Point UNFCCC dan pengelola Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), Indonesia telah memfasilitasi 14 proyek untuk transisi ke skema Pasal 6.4 Persetujuan Paris serta 60 proyek dalam kerja sama bilateral dengan Jepang di bawah Pasal 6.2.
Melalui skema MRA, tercatat 29 proyek terdaftar di bawah Gold Standard yang menghasilkan sekitar 4,6 juta ton kredit karbon. Sementara kerja sama dengan Verra membuka potensi penerbitan rata-rata 17,27 juta ton karbon dioksida per tahun hingga pertengahan 2026. Indonesia juga menargetkan 12 juta ton karbon dioksida ekuivalen di bawah Norwegian Article 6 Climate Action Fund (NACA) Project.
Hanif menegaskan integritas dan transparansi menjadi pondasi utama pasar karbon. “Menjaga kredibilitas dan menghindari fraud adalah harga mati bagi integritas karbon Indonesia,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang hadir dalam penandatanganan, Jumat (3/10/2025), menegaskan dukungannya. “Transisi energi bersih, waste to energy, dan perdagangan karbon bukan sekadar jargon. Ini jalan panjang menuju tata kelola yang transparan dan berpihak pada rakyat,” katanya.
Indonesia akan menampilkan capaian tersebut pada Konferensi Para Pihak UNFCCC (COP 30) di Belem, Brasil, dengan tema “Integritas Pasar Karbon Indonesia”. Pemerintah menargetkan perdagangan 50 juta ton CO₂ ekuivalen sejak 2021 serta pemanfaatan potensi karbon vintage sebelum 2020.
“Seluruh manfaat dari penerapan Nilai Ekonomi Karbon harus kembali untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi iklim. Kita harus menjaga integritas karbon Indonesia sebagai wujud kedaulatan bangsa dan masa depan ekonomi hijau,” ujar Hanif.
