Keputusan Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres Termasuk Ijazah Buat Gaduh, KPU Minta Maaf

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi karena adanya Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang merahasiakan 16 dokumen calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). KPU mengeklaim regulasi itu dibuat bukan untuk menguntungkan pihak tertentu. 

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan, keputusan itu dibuat setelah pihaknya melakukan uji konsekuensi terhadap informasi dari capres-cawapres apabila bisa diakses masyarakat luas. Karena itu, KPU memutuskan untuk mengecualikan sejumlah sejumlah dokumen persyaratan capres-cawapres. 

"Jadi ini murni bagaimana kita mengelola kemudian memperlakukan data-data yang ada di kita dalam situasi saat ini. Jadi bukan untuk mengatur pemilu 2029, bukan. Ini murni bagaimana pengelolaan data ini," kata dia saat konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2025).

Namun, KPU akhirnya membatalkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 karena mendapat banyak kritik dari publik. Pembatalan itu diumumkan langsung oleh Afifuddin pada Selasa siang di Kantor KPU.

"Hal-hal yang berkait ada kekurangan dan lain-lain itu kami ingin segera perbaiki," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Afifuddin juga meminta maaf atas kegaduhan yang terjadu dengan adanya regulasi tersebut. Ia memastikan, regulasi itu dibuat bukan untuk menguntungkan pihak tertentu. 

"Kami dari KPU juga mohon maaf atas situasi keriuhan yang sama sekali tidak ada pretensi sedikit pun di KPU untuk melakukan hal-hal yang dianggap menguntungkan pihak-pihak tertentu," ujar dia.

Ia menjelaskan, seluruh regulasi yang dibuat KPU itu berlaku umum tanpa pengecualian. Tidak ada maksud KPU untuk melindungi pihak tertentu.

"Seluruh peraturan KPU yang kita buat berlaku umum, berlaku untuk siapapun tanpa pengecualian," kata Afifuddin.