8 hours ago
9
Oleh: Azis Subekti, pendiri Serikat Masyarakat Produktif Indonesia, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Undang-undang tidak pernah lahir di ruang yang kosong. Di balik setiap pasal terdapat pilihan mengenai siapa yang hendak dilindungi, kepentingan siapa yang hendak didahulukan, serta arah kehidupan bersama seperti apa yang ingin dibangun.
Karena itu, kebijakan politik tidak semestinya dipahami hanya sebagai pekerjaan membuat undang-undang baru, menambal kekurangan peraturan lama, atau mengharmonisasi aturan yang saling bertabrakan.
Pada tingkat yang lebih mendasar, kebijakan politik adalah keberanian negara menentukan arah ketika keadaan yang berlangsung telah menjauh dari cita-cita konstitusi.
Di sinilah cara pandang Prabowo Subianto dalam buku Paradoks Indonesia memperoleh relevansinya. Indonesia bukan negara yang kekurangan kekayaan.
Kita memiliki tanah yang luas, sumber daya alam yang berlimpah, jumlah penduduk yang besar, serta posisi geografis yang sangat strategis.
Namun kekayaan itu belum sepenuhnya menjelma menjadi kekuatan produktif rakyat. Ekonomi tumbuh, tetapi ketimpangan bertahan.
Tanah menghasilkan kekayaan, tetapi tidak semua orang yang hidup dan bekerja di atasnya memperoleh kehidupan yang layak. Sumber daya dieksploitasi, tetapi nilai tambahnya sering meninggalkan tempat asalnya.
Itulah paradoks Indonesia: kekayaan ada di sekitar rakyat, tetapi tidak selalu berada dalam kuasa rakyat.
Persoalannya bukan sekadar ada atau tidak adanya program pembangunan. Persoalan yang lebih dalam adalah struktur ekonomi yang terbentuk selama puluhan tahun.
Struktur itu memungkinkan tanah, modal, teknologi, perizinan, dan akses pasar semakin terkonsentrasi. Di satu sisi terdapat kelompok yang menguasai hamparan tanah sangat luas dan memiliki kemampuan memperoleh pembiayaan, izin, serta perlindungan hukum.
Di sisi lain, jutaan keluarga petani bertahan pada bidang tanah yang semakin kecil, menggarap tanah tanpa kepastian hak, atau perlahan tersingkir dari ruang hidupnya.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
