3 hours ago
3
Tentara Israel di dekat kendaraan pengangkut personel lapis baja mereka kembali dari Jalur Gaza menuju Israel, Selasa, 29 Juli 2025.
REPUBLIKA.CO.ID,TEL AVIV – Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dilaporkan mengatakan kepada para menteri minggu ini bahwa ia akan mencari dukungan kabinet untuk rencana menduduki Jalur Gaza sepenuhnya. Hal ini ia usulkan meskipun ada keberatan dari Angkatan Pertahanan Israel.
Times of Israel melansir, beberapa menteri mengatakan Netanyahu menggunakan istilah “pendudukan Jalur Gaza” dalam percakapan pribadi yang menggambarkan visinya untuk perluasan operasi militer di Gaza. Ini ebuah perubahan nada yang penting ketika pemerintah bersiap untuk membahas masa depan kampanye Gaza.
Situs berita Ynet mengutip seorang pejabat senior yang dekat dengan perdana menteri yang mengatakan, “Keputusan sudah dikunci mati – kita akan melakukan pendudukan penuh di Jalur Gaza.”
"Akan ada operasi bahkan di daerah di mana para tawanan disandera. Jika kepala staf tidak setuju, dia harus mengundurkan diri," tambah mereka, merujuk pada Kepala Staf IDF Letjen Eyal Zamir yang dilaporkan menentang usulan pendudukan di Gaza. IDF saat ini memegang kendali atas sekitar 75 persen Jalur Gaza. Berdasarkan rencana baru, militer diperkirakan akan menduduki wilayah yang tersisa juga – sehingga seluruh wilayah kantong tersebut berada di bawah kendali Israel.
Masih belum jelas apa arti tindakan tersebut bagi jutaan warga sipil di Jalur Gaza dan bagi kelompok kemanusiaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
IDF mengatakan mereka menentang pengambilalihan seluruh Jalur Gaza, dan pihak militer memperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun untuk membersihkan seluruh infrastruktur Hamas. Hal ini juga dapat menempatkan para sandera dalam bahaya dieksekusi oleh penculiknya jika pasukan mendekat ke tempat mereka ditahan.
Netanyahu mengatakan pada Senin sebelumnya bahwa ia akan mengadakan rapat kabinet untuk memerintahkan IDF tentang bagaimana melanjutkan upaya perang. Pada Ahad, berita Channel 12 melaporkan bahwa perpecahan telah muncul di dalam kabinet keamanan mengenai potensi pendudukan Gaza, dan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Israel Katz disebut masih ragu-ragu.
