REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjelaskan, anggaran yang dialokasikan untuk Sekolah Rakyat dari APBN 2025 sebesar Rp 1,1 triliun. Alokasi sebagian besar tersedot untuk pengadaan laptop dan seragam bagi 15 ribu siswa lebih di 159 Sekolah Rakyat.
Walaupun demikian, Gus Ipul menyebut, hingga saat ini penyerapannya masih belum terlalu banyak. Hal itu mengingat Sekolah Rakyat baru diluncurkan pada 14 Juli 2025.
"Untuk tahun ini (anggaran) Rp 1,1 triliun, untuk 159 (Sekolah Rakyat)," kata Gus Ipul menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/7/2025) malam WIB.
Program Sekolah Rakyat merupakan sekolah berbasis asrama (boarding school) untuk jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sampai dengan sekolah menengah atas (SMA). Pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat dikerjakan oleh sejumlah kementerian/lembaga terkait, dipimpin oleh Kementerian Sosial.
Untuk tahap pertama hingga akhir Juli 2025, Kementerian Sosial menargetkan ada 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi, yaitu di Pulau Sumatra (22 sekolah), Pulau Jawa (48 sekolah), Pulau Kalimantan (4 sekolah), Pulau Sulawesi (15 sekolah), Kepulauan Maluku (4 sekolah), Papua (3 sekolah), Bali (1 sekolah), Nusa Tenggara Barat (2 sekolah), dan Nusa Tenggara Timur (1 sekolah). Namun, target itu bertambah menjadi 159 sekolah dengan kapasitas hingga lebih dari 15.000 siswa.
Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo menargetkan hingga akhir 2025 ada 200 Sekolah Rakyat di berbagai daerah Indonesia. "Ya nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat kondisinya. Yang jelas ini menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana. Untuk 159 titik itu, Insyaallah bisa menampung lebih dari 15 ribu siswa. Nanti, pada akhirnya," ujarnya.
Terkait detail realisasi anggaran untuk Sekolah Rakyat, Gus Ipul belum dapat memberi keterangan lebih banyak. "Saya belum update ya, tetapi ya belum banyak Insyaallah. Yang paling besar itu nanti untuk pengadaan laptop, dan untuk seragam. Selebihnya ya untuk permakanan, dan lain-lainnya," ucap sekjen PBNU itu.