1 hour ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Staf Jenderal Angkatan Bersenjata Iran mengeluarka sebuah instruksi pertahanan pasif nasional berisi garis besar persiapan atas tiga kemungkinan skenario: akhir perang, gencatan senjata, dan perang skala besar. Kepala Staf Mayor Jenderal Ali Abdollahi, mengeluarkan 10 poin instruksi untuk program Peringatan Pertahanan Pasif Iran 2026, dikutip Fars News, Selasa (15/9/2026).
Di bawah skenario perang skala besar, pertemuan publik besar dan acara perkumpulan sementara dilarang, alih-alih aktivitas difokuskan pada operasi persiapan, kelanjutan pelayanan esensial, manajemen sumber daya, bantuan publik, dan koordinasi di antara badan-badan relevan. Dalam peristiwa gencatan senjata tanpa sebuah akhir perseteruan definitif, instruksi diprioritaskan pada kesiapan publik, kewaspadaan terhadap perang hibridan dan informasi keamanan, sementara skenario akhir perang disediakan untuk implementasi penuh dari latihan-latihan terencana, pelatihan dan program publik.
Instruksi juga menyebut rencana operasial akan diperbarui berdasrakan pengalaman dari apa yang digambarkan sebagai "perang kedua dan ketiga" Iran.
Pada 2024 dan 2025, Iran pernah mengeluarkan instruksi nasional serupa yang berfokus pada persiapan dan perlindungan pada infrastruktur kritis. Namun demikian, instruksi yang saat ini terbit hadir di tengah masa perang dengan Amerika Serikat dan secara eksplisit menetapkan cara-cara untuk tiga skenario konflik yang berbeda.
Sebelumnya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan, bahwa dirinya tidak mendukung kelanjutan perang dengan AS, sembari menyerukan penguatan ketahanan Iran untuk menghadapi fase berikutnya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan para pimpinan universitas di Iran, pada Jumat (11/9/2026), menurut kantor berita lokal Mehr News Agency.
“Saya tidak mendukung kelanjutan perang, tetapi kita harus memperkuat ketahanan negara dalam menghadapi perkembangan yang akan datang,” kata Pezeshkian saat ditanya mengenai konflik dengan Washington.
Menurutnya, penguatan ketahanan negara harus dilakukan melalui langkah yang tidak memaksa Iran bernegosiasi dengan “musuh” dari posisi yang lemah. Ia juga meminta universitas mendukung pemerintah dalam upaya tersebut.
Presiden Iran itu mengatakan kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan kondisi sosial yang ada. Ia memperingatkan bahwa langkah-langkah yang tidak diperhitungkan dengan matang justru dapat menimbulkan kerugian, bukan menjadi solusi.
“Kita harus memanfaatkan kontribusi para mahasiswa Generasi Z untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, serta memastikan mereka berpartisipasi dalam memberikan solusi, bukan terlibat dalam aksi protes,” ucapnya.
Pezeshkian menegaskan bahwa sebagai presiden, dirinya tidak memiliki hubungan politik dengan kelompok tertentu. Ia mengatakan terbuka untuk bekerja sama dengan seluruh kelompok politik dan siapa pun yang berkontribusi dalam mengatasi krisis yang dihadapi Iran.
AS dan Israel melancarkan perang terhadap Iran pada 28 Februari, yang mendorong Teheran meluncurkan rudal ke Israel serta menyerang target dan pangkalan AS di sejumlah negara di kawasan. Iran juga mengumumkan penutupan Selat Hormuz bagi pelayaran, yang menyebabkan gangguan luas terhadap arus energi dan perdagangan global.
Pada 18 Juni, Washington dan Teheran mencapai nota kesepahaman untuk mengakhiri operasi militer, termasuk jaminan bagi kapal-kapal komersial untuk melintas di Selat Hormuz serta dimulainya negosiasi guna mencapai kesepakatan final dalam waktu 60 hari.
Namun, kesepahaman tersebut kemudian gagal terlaksana dan bentrokan kembali terjadi pada Juli. AS kembali melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran serta memberlakukan kembali blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
sumber : Anadolu
