Bamsoet Apresiasi Capaian Pemerintah, Swasembada Pangan hingga Reformasi BUMN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dipaparkan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Bamsoet menilai pidato kenegaraan Presiden Prabowo memperlihatkan arah pembangunan yang semakin menempatkan kemandirian nasional, kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan dan energi, penguatan ekonomi, serta efisiensi tata kelola negara sebagai prioritas utama.

Presiden menyampaikan sejumlah capaian konkret, antara lain pertumbuhan ekonomi semester I 2026 sebesar 5,45 persen, realisasi investasi Rp 1.010 triliun hingga semester I 2026 dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja, serta realisasi investasi sepanjang 2025 sebesar Rp 1.931 triliun yang menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja.

Menurutnya, pidato Presiden Prabowo menunjukkan pemerintah telah bekerja dengan arah dan target yang semakin jelas, yaitu membangun kemandirian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di tengah ketidakpastian geopolitik, perang dagang, perubahan rantai pasok dan tekanan ekonomi dunia, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan dan menarik investasi.

"Ini patut diapresiasi. Namun, capaian angka tersebut harus terus diimplementasikan menjadi manfaat yang terasa sampai ke seluruh lapisan masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, penguatan kelas menengah, dan pemerataan pembangunan di seluruh daerah,” ujar Bamsoet usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/26).

Bamsoet menuturkan, salah satu capaian yang patut diapresiasi adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada delapan komoditas pangan dalam satu tahun. Pemerintah juga telah memangkas 145 aturan penyaluran pupuk dan menurunkan harga pupuk sekitar 20 persen.

Menurutnya, kebijakan tersebut penting karena biaya produksi merupakan salah satu persoalan utama yang menentukan daya saing petani. Pada saat yang sama, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah pada sejumlah komoditas yang belum sepenuhnya mandiri, sehingga keberhasilan swasembada perlu diteruskan dengan peningkatan produktivitas, kepastian harga, penguatan irigasi, mekanisasi dan regenerasi petani.

Bamsoet mengatakan swasembada pangan merupakan fondasi kedaulatan negara. Ketika Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya dari produksi sendiri, Indonesia memiliki ketahanan yang jauh lebih kuat menghadapi gejolak dunia.

"Pemerintah juga perlu memastikan harga hasil panen tetap menguntungkan petani. Jangan sampai produktivitas meningkat, tetapi petani justru kehilangan margin keuntungan karena tingginya biaya distribusi, permainan tengkulak atau lemahnya rantai pasok," kata Bamsoet.

Dia memaparkan, dalam bidang ekonomi, capaian pertumbuhan 5,45 persen pada semester I 2026 memberikan sinyal positif bahwa perekonomian Indonesia relatif mampu bertahan di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian. Presiden juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen, yang disebut sebagai pertumbuhan kuartal pertama dan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

Realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp 1.931 triliun dengan penciptaan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja, sedangkan hingga semester I 2026 telah mencapai sekitar Rp 1.010 triliun dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.

“Saya sepakat dengan penekanan Presiden bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi merupakan sarana penting untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Angka pertumbuhan ekonomi tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pekerjaan yang layak, pendapatan yang meningkat dan biaya hidup yang terkendali. Karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat industri nasional, hilirisasi, UMKM, ekonomi kreatif dan sektor padat karya agar pertumbuhan yang kita capai semakin berkualitas dan dirasakan secara luas,” urai Bamsoet.

Bamsoet juga memberikan apresiasi terhadap reformasi besar-besaran BUMN melalui Danantara. Presiden mengungkapkan pemerintah telah menutup 290 BUMN sebagai bagian dari restrukturisasi dan menargetkan jumlah BUMN paling banyak 300 perusahaan pada 31 Desember 2026.

Restrukturisasi tersebut disebut telah menghasilkan penghematan biaya overhead sekitar Rp 50 triliun, antara lain dari pengurangan biaya gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, kendaraan, serta perjalanan dinas. Di sisi lain, dividen BUMN kepada negara pada 2025 mencapai Rp 142,3 triliun, meningkat 67 persen dibandingkan 2024.

“Reformasi BUMN merupakan langkah yang berani dan penting karena terlalu banyak perusahaan negara yang tidak produktif justru dapat membebani keuangan negara. BUMN harus diisi oleh perusahaan yang sehat, profesional, produktif dan mampu menciptakan nilai tambah. Namun, restrukturisasi juga harus dijalankan secara transparan, akuntabel dan profesional agar tujuan akhirnya benar-benar meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian dan penerimaan negara,” kata Bamsoet.