Banggar DPR Usul Bantuan Beras Ditambah Minyak Goreng 2 Liter, Menkeu Setuju

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan agar paket kebijakan stimulus ekonomi untuk Program Bantuan Pangan berupa 10 kilogram (kg) beras pada periode Oktober–November 2025 ditambah dengan minyak goreng sebanyak 2 liter. Usulan tersebut disetujui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan pihaknya telah melakukan konsultasi dengan para pimpinan DPR RI terkait usulan tersebut. Ia menegaskan Banggar akan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 apabila tambahan itu disetujui.

“Kami barusan berlima (Banggar) berkonsultasi dengan pimpinan DPR, permintaan langsung dari pimpinan DPR. Agar stimulus Rp16,23 triliun khusus untuk 10 kg beras, mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 liter. Kalau itu sepakat, posturnya sepakat,” ujar Said dalam Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Bappenas, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Said mengungkapkan, awalnya Banggar menginginkan tambahan minyak sebanyak 5 liter untuk dibagikan bersama bantuan beras 10 kg. Namun, rencana itu dibatalkan karena perhitungannya tidak sesuai dengan maksud dari bantuan awal yang digelontorkan pemerintah.

Menanggapi usulan tersebut, Menkeu Purbaya menyatakan kesanggupannya.

“Kalau tambah 2 liter (minyak goreng), saya pikir kami sanggup,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan, program Bantuan Pangan berupa 10 kg beras periode Oktober–November 2025 masih bersifat uji coba. Jika dinilai kurang, pemerintah akan menambah pada periode setelahnya.

Sebagai informasi, pemerintah akan memberlakukan Paket Kebijakan Stimulus Ekonomi pada 2025, yang terdiri dari delapan program akselerasi ekonomi pada 2025, empat program berlanjut pada 2026, serta lima program andalan pemerintah untuk menyerap tenaga kerja.

Untuk delapan Program Akselerasi 2025, salah satunya adalah Bantuan Pangan periode Oktober–November 2025 dengan bantuan berupa 10 kg beras per bulan.

“Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya, Desember, itu diperlukan dana sebesar Rp7 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

sumber : ANTARA