Kepala Bapanas: Harga pangan bersubsidi Rp150 triliun diawasi ketat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengawasan terhadap harga pangan bersubsidi senilai Rp150 triliun dilakukan secara ketat dan real time. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Usai serah terima jabatan sebagai Kepala Bapanas dari Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Senin, Amran Sulaiman langsung memimpin rapat perdana. Dalam rapat ini, ia mengenal jajaran pejabat dari sekretaris utama hingga staf pelaksana serta membahas strategi pengendalian harga pangan strategis.
Amran menegaskan pentingnya pemantauan harga pangan secara real time setiap hari agar fluktuasi harga di pasar dapat segera diantisipasi melalui intervensi kebijakan yang tepat. "Permasalahan-permasalahan apa yang harus ditindaklanjuti secepat-cepatnya. Satu adalah harga pangan strategis. Ini harus dipantau real time. Tiap hari kami minta dipantau terus-menerus. Terus diawasi, khususnya pangan yang disubsidi pemerintah, Rp150 triliun subsidi pemerintah," ujarnya.
Amran menekankan bahwa pangan bersubsidi bernilai Rp150 triliun wajib diawasi secara menyeluruh karena dana tersebut menyangkut hajat hidup petani dan masyarakat yang bergantung pada harga pangan terjangkau. Intervensi pemerintah menjadi keharusan untuk menjaga keseimbangan harga, dengan memastikan petani terlindungi melalui penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) dan konsumen dilindungi lewat harga eceran tertinggi (HET).
Kepala Bapanas tersebut menegaskan semua komoditas beras yang disubsidi pemerintah harus diawasi ketat agar distribusi dan harga di lapangan tetap sesuai kebijakan sehingga tidak terjadi penyimpangan maupun spekulasi yang merugikan rakyat. "Itu kita wajib intervensi karena kita harus jaga petani dengan HPP, jaga konsumen dengan HET, mutlak. Semua beras yang disubsidi pemerintah itu harus diintervensi, harus diawasi," tegasnya.
Amran optimistis bahwa langkah pengawasan dan koordinasi lintas lembaga akan berlangsung efektif karena didukung oleh tim yang sudah berpengalaman bekerja dengannya sejak lama dan memahami sistem kerja cepat serta terukur. "Mereka ini bukan tim baru, ini dari dulu saya sama-sama semua. Dia sudah ngerti cara kerja kita. Jadi, insyaallah kami yakin ke depan lebih baik," ucap Amran.
Adapun salah satu program intervensi perberasan yang dilakukan pemerintah adalah melalui penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) lewat Perum Bulog. Realisasi penjualannya dari awal 2025 sampai 13 Oktober telah mencapai 463,5 ribu ton.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara