Kemenhut Tindak Tegas Tambang Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menindak aktivitas tambang pasir ilegal di 36 titik yang beroperasi di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Kemenhut memastikan akan menindak tegas setiap pelanggaran hukum di kawasan hutan.

Kemenhut menggelar operasi gabungan dengan sejumlah pihak di Taman Nasional Gunung Merapi pada Senin (3/11/2025). Langkah ini dilakukan menyusul laporan masyarakat dan hasil pemantauan lapangan yang mengungkap adanya aktivitas penambangan pasir tanpa izin di dalam kawasan konservasi.

Dalam pernyataannya, Selasa (4/11/2025), Kemenhut menyebut operasi gabungan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian ekosistem Gunung Merapi yang memiliki fungsi vital bagi keberlanjutan lingkungan dan keselamatan warga di sekitarnya. Kepala Balai TN Gunung Merapi, Muhammad Wahyudi, menegaskan tidak ada izin dan tidak diperbolehkan aktivitas penambangan pasir di kawasan konservasi.

Ia menjelaskan kawasan konservasi berfungsi penting sebagai habitat satwa dilindungi dan sumber air bagi masyarakat Jawa Tengah dan DIY. Wahyudi menambahkan, Balai TN Gunung Merapi akan segera melakukan pemulihan ekosistem melalui penanaman kembali yang dimulai dari Blok Sentong, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, yang terdampak akibat tambang ilegal.

“Kemenhut dalam hal ini Balai Taman Nasional Gunung Merapi segera melakukan pemulihan ekosistem. Pemulihan ini dimulai dengan penanaman kembali di area yang terdampak tambang ilegal,” ujar Wahyudi seperti dikutip dari pernyataan Kementerian Kehutanan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebelumnya menegaskan seluruh kegiatan ilegal yang merusak hutan akan ditindak tegas. Raja Juli juga memastikan komitmennya untuk menindak para pelaku tanpa pandang bulu.

“Tidak ada sedikit pun ruang bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum di kawasan hutan. Semua yang ilegal kami tindak,” katanya.

Ia mengapresiasi kolaborasi lintas sektor dalam penegakan hukum di kawasan hutan. Raja Juli menilai kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hutan bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan kerja kolektif untuk menjaga masa depan lingkungan dan keselamatan masyarakat.