7 hours ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Peringatan 20 tahun gempa bumi yang melanda Yogyakarta dan Jawa Tengah, menjadi momentum refleksi bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan menegaskan, pengalaman gempa dahsyat 2006 itu tidak boleh hanya dikenang sebagai tragedi, tetapi harus menjadi pelajaran agar masyarakat semakin tangguh menghadapi risiko bencana di masa depan.
Ia mengingatkan, peristiwa tersebut meninggalkan dampak sosial dan ekonomi yang luas bagi masyarakat. Karena itu, peringatan dua dekade gempa Jogja harus menjadi sarana memperkuat memori kolektif bangsa tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana.
"Dua puluh tahun yang lalu, gempa bumi dengan magnitudo 5,9 skala richter mengguncang Yogyakarta dan Jawa Tengah. Getaran selama 57 detik telah mengakibatkan lebih dari 5.700 orang meninggal dunia. Lebih dari 200.000 rumah dan infrastruktur rusak dan kerugian ditaksir lebih dari Rp 29 triliun saat itu," kata Lilik dalam apel kesiapsiagaan dan gelar peralatan peringatan 20 tahun gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah di kawasan Candi Prambanan, Sabtu (23/5/2026).
"Peringatan 20 tahun gempa bumi Jogja dan Jawa Tengah ini tidak sekedar menjadi momentum untuk mengenang peristiwa masa lalu. Peringatan ini harus menjadi sarana refleksi bersama untuk memuat atau memperkuat memori kolektif bangsa bahwa kesiapsiagaan merupakan investasi yang sangat penting dalam upaya mengurangi resiko bencana," ucapnya.
Lilik menyampaikan, Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan Ring of Fire memiliki tingkat risiko bencana tinggi, mulai dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung api hingga ancaman hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan. Karena itu, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi seluruh unsur pentahelix, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, media hingga masyarakat dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana.
"Tidak ada satupun pihak yang mampu menghadapi bencana sendirian. Pengalaman berbagai kejadian bencana menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dan gotong-royong seluruh elemen bangsa menjadi kekuatan utama dalam menangani dampak bencana," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi meminta seluruh pihak memperkuat kapasitas sumber daya manusia, kesiapan peralatan, hingga sistem peringatan dini yang lebih cepat dan adaptif. Ia menilai pendekatan penanggulangan bencana ke depan harus bergeser dari sekadar respons darurat menjadi tata kelola risiko yang lebih antisipatif. Selain ancaman gempa, pemerintah juga mengingatkan potensi dampak fenomena El Nino yang dapat memicu kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan.
Sementara itu, sambutan Gubernur DIY yang dibacakan Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti menyampaikan bahwa masyarakat DIY hidup berdampingan dengan berbagai ancaman bencana, mulai dari gempa bumi, erupsi Merapi, banjir, tanah longsor hingga tsunami di wilayah selatan.
"Bencana adalah bagian dari realitas ruang hidup kita," katanya.
Berkaca dari pengalaman gempa 2006, keselamatan hanya dapat dibangun melalui kesiapsiagaan yang dilakukan jauh sebelum bencana terjadi. Ia mengatakan saat itu, BNPB dan BPBD belum terbentuk sehingga respons awal sangat bergantung pada solidaritas masyarakat. "Di tengah keterbatasan tersebut, kita memperoleh pelajaran penting bahwa solidaritas warga menjadi modal utama dalam menolong, mengevakuasi, dan mendukung pemulihan sesama," ujarnya.
Ni Made juga sepakat bahwa kesiapsiagaan harus dibangun sebagai sebuah ekosistem yang mencakup infrastruktur aman, sistem peringatan dini, pendidikan kebencanaan, desa tangguh bencana, simulasi berkala, hingga jalur evakuasi yang jelas.
"Memori gempa Jogja harus berubah menjadi kebijakan. Mari kita jadikan kesiapsiagaan sebagai budaya hidup sehari-hari," katanya.
Di sisi lain, Direktur Operasi IDM, Indung Purwita Jati mengatakan pihaknya turut memperkuat edukasi kebencanaan melalui pelatihan tanggap bencana di 10 sekolah di DIY yang melibatkan sekitar 1.000 siswa. Menurutnya, siswa SMA dipilih karena dinilai sudah memiliki pemahaman yang cukup untuk menjadi agen edukasi di lingkungan keluarga dan masyarakat.
"Harapannya anak-anak SMA itu bisa menjadi ambasador di lingkungan masing-masing bahwa Yogyakarta sebagai kota budaya tapi juga sangat dekat atau rawan dengan bencana," ujarnya.
Ia menambahkan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko juga memiliki tim khusus bernama Gorila atau Gunung Rimba Laut yang diterjunkan untuk membantu pemulihan korban bencana di berbagai daerah. Terkait kawasan candi, Indung menyebut pascagempa 2006 sejumlah kerusakan sempat terjadi dan langsung dilakukan perbaikan. Saat ini pengelola juga memperketat pengawasan dan membatasi aktivitas pengunjung demi menjaga struktur candi tetap aman.
"Untuk kunjungan pun juga benar-benar kita filter, kita batasi bukan untuk bukan untuk menghambat para pengunjung untuk datang, tapi, benar-benar kita batasi dan juga kita kita kasih beberapa hal seperti rambu-rambu misalnya tidak boleh merusak lingkungan, kemudian tidak boleh mencoret-coret karena memang konstruksi candi kita ini kan cukup cukup rawan ya," ujarnya.
Wulan Intandari
