PKS Setuju Tunjangan Rumah Dinas Anggota DPR Dihapus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menegaskan partainya sepakat atas usulan pembatalan tunjangan rumah dinas bagi Anggota DPR RI. PKS berharap upaya tersebut sejalan dengan semangat penghematan anggaran.

Kholid memandang sikap ini sesuai dengan prinsip pengelolaan anggaran negara secara hemat, tepat guna, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

"Sikap ini selaras dengan semangat untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien yang menekankan perlunya kedisiplinan fiskal dalam pengelolaan anggaran," kata Kholid dalam keterangannya pada Ahad (31/8/2025).

Kholid menyadari setiap rupiah uang rakyat wajib digunakan secara maksimal demi kepentingan publik. Sehingga akhirnya PKS memutuskan meniadakan tunjangan yang bermasalah itu.

"Dengan meniadakan tunjangan rumah dinas, penghematan anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak, seperti peningkatan layanan kesehatan, kualitas pendidikan, dan dukungan bagi UMKM," ujar Kholid.

Kholid juga menyebut DPR RI sebagai institusi wakil rakyat mesti menunjukkan pengelolaan keuangan negara yang proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

"Ini bukan hanya soal penghematan, tapi juga keteladanan dan rasa keadilan," ujar Kholid.

Selain itu, Kholid meyakini langkah ini penting guna mendongkrak kepercayaan masyarakat terhadap DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

“Kepercayaan rakyat hanya bisa diraih jika wakilnya konsisten menunjukkan sikap empati, akuntabel, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi,” ucap Kholid.

Presiden Prabowo Subianto baru saja mengungkapkan para pimpinan DPR RI menyepakati pencabutan tunjangan DPR. Mereka pun setuju untuk melakukan moratorium atas kunjungan DPR keluar negeri. Hal itu disampaikan Prabowo dalam konferensi pers di Istana Negara pada Ahad (31/8/2025).

Dalam konpers itu, Prabowo ditemani para Ketum Parpol termasuk Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum PDIP. Namun, Wapres Gibran Rakabuming Raka tak nampak disana.

"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR dan termasuk besaran tunjangan DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri," kata Prabowo.

Masalah tunjangan DPR merupakan akar dari kemarahan masyarakat yang berujung aksi unjuk rasa selama sepekan ini.