13 hours ago
2
Oleh : Prof Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu tindak lanjut dari kesepakatan gencatan senjata sebagaimana yang ditawarkan oleh Amerika adalah pengiriman tentara dalam program yang disebut dengan “International Stabilization Force” alias ISF. Pengiriman tentara di bawah mandat PBB ini sangat penting untuk meyakinkan bahwa pasca gencatan senjata Palestina-Israel tidak ada serangan dari pihak manapun dan tidak ada kontak bersenjata di antara keduanya.
Meskipun pada kenyataannya, Israel telah melakukan serangan terhadap penduduk sipil dalam beberapa hari belakangan ini. Ini adalah pengkhianatan yang berulang dilakukan Israel. Inilah yang menjadi salah satu problem utama pascagencatan senjata Palestina-Israel, yaitu pengkhianatan Israel.
Serangan ini dilakukan karena pengiriman tentara di bawah mandat PBB belum klir. Ada beberapa negara yang sudah menyampaikan komitmen atau statement politik untuk mengirimkan tentaranya, diantaranya adalah Indonesia dan Turki. Indonesia adalah negara yang sudah berpengalaman panjang soal pengiriman pasukan perdamaian ini. Untuk keperluan saat ini, Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, akan mengirimkan 20.000 tentara.
Kesiapan ini dengan syarat di bawah mandat PBB dan kesepakatan/persetujuan politik nasional. Soal pengiriman tentara ini juga sudah menjadi Keputusan/rekomendasi MUI melalui Ijtima Ulama Fatwa MUI tahun lalu. Karena itu, MUI mendukung rencana pemerintah ini.
Bagi saya, kehadiran Indonesia sangat penting sebagai bagian misi stabilisasi internasional PBB. Tentu, pengiriman tentara perdamaian Indonesia ini mengandung berbagai resiko dan implikasi yang seharusnya sudah diselesaikan dalam kesepakatan nasional di Indonesia.
Seperti Indonesia, Turki juga memiliki sikap yang sama akan mengirimkan tentara untuk misi perdamaian ini apalagi Trumph sendiri telah ikut mendorong keterlibatan Turki. Israel memang berkeberatan penunjukan Turki untuk ikut ambil bagian dari misi stabilisasi ini. Turki sebetulnya menjadi ancaman bagi Israel selama ini; menurut catatan Turki memiliki cadangan personal tentara yang lebih besar dari Israel. Begitu juga dari sisi persenjataannya, dan jika terjadi kontak senjata, maka Israel akan kewalahan. Karena itulah Israel cenderung menolak kehadiran Turki dalam proses menjaga perdamaian. Seperti Indonesia, Turki juga akan benar-benar mengirimkan tentaranya jika diberi mandat oleh PBB.
Azerbaijan, juga disebut siap mengirimkan tentaranya, akan tetapi tidak sekuat Indonesia dan Turki. Saudi dan emirat Arab, belum secara tegas akan mengirimkan tentaranya atau tidak, meskipun lebih kuat cenderung memberikan perhatian sisi kemanusiaan dan sisi lainnya, misalnya rekonstruksi Gaza.
Hamas sudah memberikan apresiasi atas bentuk dukungan Saudi dan Emirat ini. Jadi, memang yang nampak hingga saat ini yang berkomitmen mengirimkan tentaranya adalah Indonesia dan Turki, sepanjang ini di bawah mandat PBB. Hemat saya, ini pilihan yang tepat meskipun sebelum terbitnya mandat PBB, proses negosiasi politik dan juga diplomatik harus dilanjutkan antara lain mendorong Amerika untuk memaksa Israel tidak mengkhianati perjanjian, hentikan serangan dan genosida.
Akan menjadi sesuatu yang memalukan secara global jika Amerika saat ini tidak mampu mengontrol dan menghentikan Israel. Upaya-upaya untuk meyakinkan Amerika ini penting sekali dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pro kemerdekaan Palestina. Langkah negosiasi lainnya ialah mendorong negara-negara lain untuk ikut menjadi bagian, bersama Indonesia dan Turki, misi stabilisasi PBB ini.
