Terungkap, AS Ajukan Resolusi Penguasaan Asing di Gaza ke PBB

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diajukan pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump terungkap. Resolusi itu meminta mandat PBB bagi AS dan negara-negara lainnya untuk membentuk kekuatan internasional yang memerintah Gaza dan bertanggung jawab atas keamanan di sana selama dua tahun.

Media AS Axios melaporkan, menurut salinan rancangan resolusi PBB tersebut, Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) akan bertugas mengamankan perbatasan Jalur Gaza dengan Israel dan Mesir, memastikan keselamatan warga sipil dan zona kemanusiaan, serta melatih petugas polisi Palestina baru yang akan bermitra dengannya. 

Mandat pasukan tersebut tampaknya mencakup pelucutan senjata Hamas, dengan rancangan tersebut mengatakan bahwa ISF akan “menstabilkan lingkungan keamanan di Gaza dengan memastikan proses demiliterisasi Jalur Gaza, termasuk penghancuran dan pencegahan pembangunan kembali militer, teror, dan infrastruktur ofensif, serta penonaktifan senjata secara permanen dari kelompok bersenjata nonnegara.”

Draf tersebut juga mengatakan bahwa ISF akan melakukan “tugas tambahan yang mungkin diperlukan untuk mendukung perjanjian Gaza,” dan bahwa ISF akan dibentuk dan beroperasi “melalui konsultasi dan kerja sama yang erat dengan Mesir dan Israel.” 

Selain itu, resolusi tersebut menyerukan pemberian wewenang kepada Dewan Perdamaian yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump untuk membentuk “pemerintahan transisi dengan badan hukum internasional yang akan menetapkan kerangka kerja dan mengoordinasikan pendanaan untuk pembangunan kembali Gaza sesuai dengan Rencana Komprehensif, hingga Otoritas Palestina telah menyelesaikan program reformasinya dengan memuaskan.”

Pejabat AS  mengatakan negaranya berencana melakukan pemungutan suara mengenai pembentukan pasukan tersebut dalam beberapa minggu mendatang dan mengerahkan pasukan pertama ke Gaza pada bulan Januari mendatang. Dia menambahkan bahwa pasukan internasional akan menjadi kekuatan penegakan hukum, bukan pasukan penjaga perdamaian, dan akan mencakup pasukan dari beberapa negara, dan akan dibentuk melalui konsultasi dengan Dewan Perdamaian Gaza.

Sementara itu, Turki telah meminta Israel untuk menghentikan pelanggaran berulang-ulang terhadap gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat di Gaza dan membiarkan bantuan kemanusiaan penting memasuki wilayah kantong Palestina yang diperangi. 

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan membuat pernyataan tersebut setelah para diplomat terkemuka dari beberapa negara Arab dan Muslim bertemu di Istanbul pada hari Senin untuk membahas mandat PBB untuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza, seperti yang diusulkan dalam rencana 20 poin oleh Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang.

Turki menjadi tuan rumah bagi para menteri luar negeri Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Pakistan, dan Indonesia pada pertemuan puncak tersebut. Setelah pertemuan tersebut, Fidan mengatakan Israel telah gagal memenuhi tanggung jawabnya yang tercantum dalam rencana AS dengan “secara teratur melanggar gencatan senjata” dan mencegah makanan, obat-obatan dan bantuan kemanusiaan lainnya menjangkau warga Palestina di Gaza. 

“Kami tidak ingin genosida terulang kembali di Gaza, kami ingin gencatan senjata terus berlanjut, dan kami ingin diambil langkah-langkah menuju solusi perdamaian dua langkah yang permanen,” kata Fidan. 

“Kami percaya bahwa tekanan terhadap Israel dari masyarakat internasional harus dipertahankan,” tambahnya, sambil mencatat bahwa serangan Israel telah menewaskan hampir 250 warga Palestina sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober.

Diplomat tertinggi Turki tersebut mengatakan negaranya ingin melihat kerangka kerja pascaperang di Gaza di mana warga Palestina dapat menjamin pemerintahan dan keamanan Palestina. Dia menambahkan bahwa komentarnya mewakili “pandangan bersama” dari negara-negara yang berpartisipasi dalam KTT hari Senin.