AHY Tegaskan Komitmen Pemerintah Percepat Pembangunan Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua. AHY menyampaikan hal tersebut saat bertemu para gubernur dari enam provinsi di Papua bersama sejumlah pejabat terkait di kantornya, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Ia menjelaskan, perhatian besar terhadap Papua merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto sejak awal pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Menurut AHY, nomenklatur kementerian tersebut mencerminkan tanggung jawab besar untuk memastikan percepatan pembangunan wilayah timur berjalan nyata.

“Pada saat pertama kali saya dipanggil dan diberikan direktif oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahkan nomenklatur Kementerian Koordinator ini bukan hanya infrastruktur tapi ada kata pembangunan kewilayahan. Implisit di situ adalah fokus untuk percepatan pembangunan wilayah timur, khususnya Papua,” ujar AHY.

Pertemuan itu dihadiri Gubernur Papua Mathius Fakhiri, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, serta perwakilan dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai dan Juharson Estrella (Ari) Sihasale. Hadir pula sejumlah pejabat eselon I di lingkungan Kemenko Infrastruktur, antara lain Sekretaris Kemenko Infrastruktur Ayodhia Kalake, Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faisal, serta Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Muhammad Rachmat Kaimuddin.

Dalam diskusi tersebut, AHY menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar percepatan pembangunan Papua tidak hanya berhenti di tataran konsep. Ia menuturkan, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan sedikitnya lima kementerian teknis, meliputi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Transmigrasi.

“Jadi bicara pembangunan ada di sini semua. Bicara pembangunan konektivitas antarwilayah juga ada di sini. Jadi kalau para gubernur sering-sering ke sini, sangat relevan. Dengan adanya Komite Eksekutif, Pak Velix bisa menjembatani kita semuanya,” tutur AHY, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat.

Menurut AHY, keberadaan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menjadi bagian strategis dari sistem koordinasi nasional yang berfungsi menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan pusat. Komite tersebut diharapkan mampu memperkuat komunikasi dan sinkronisasi antarlembaga agar setiap program pembangunan di Tanah Papua berjalan efektif.