AMPB Ungkap Sejumlah Pelanggaran yang Cukup untuk Makzulkan Bupati Pati Sudewo dalam Hak Angket DPRD

REPUBLIKA.CO.ID, PATI -- Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Teguh Istiyanto mengatakan, fakta-fakta yang terungkap selama proses pansus hak angket berjalan di DPRD Kabupaten Pati sudah cukup untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Hal itu disampaikan sebelum rapat paripurna DPRD Pati yang membahas kesimpulan pansus hak angket pemakzulan Sudewo digelar pada Jumat (31/10/2025). 

Teguh mengungkapkan, salah satu pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang paling mencolok oleh Sudewo yang terungkap selama pansus hak angket adalah terkait keputusannya kepada para pegawai di RSUD Soewondo. "Bahwa karyawan Rumah Sakit Soewondo, dengan dalih efisiensi, itu diputus hubungan kerjanya secara sepihak," ucapnya ketika diwawancara Republika. 

Terdapat 220 pegawai RSUD Soewondo yang dipecat dari pekerjaannya. Menurut Teguh, para pegawai ter-PHK mengaku tidak mengetahui bagaimana penentuan kriteria hingga akhirnya mereka yang terdepak. 

"Kemudian mereka yang sudah bekerja, ada yang sampai 20 tahun, itu tidak dapat pesangon, tidak dapat tali asih, tidak ada penghargaan, dan tidak ada solusi bagi mereka. Dilepas begitu saja," ucap Teguh. 

Dia menambahkan, proses pengangkatan direktur RSUD Soewondo oleh Bupati Sudewo juga dianggap menyalahi aturan. "Bahkan sampai ada tiga kali surat teguran dari BKN (Badan Kepegawaian Negara)," ujarnya. 

Menurut Teguh, kasus di RSUD Soewondo merupakan yang paling mencolok terkait bagaimana Sudewo menyalahgunakan kekuasaannya. Dia mengatakan, selain itu, terdapat serangkaian fakta lain yang terungkap selama proses pansus hak angket di DPRD Pati yang menunjukkan kearoganan Sudewo dalam menjalankan pemerintahannya. 

"Sudah cukup bukti pelanggaran-pelanggaran itu. Sudah cukup bukti bahwa tata kelola kepemerintahan dan tata kelola kepegawaian dia itu otoriter dan arogan," kata Teguh. 

Dia mengungkapkan, sekitar 3.000 warga di bawah naungan AMPB yang menghendaki pengunduran diri Sudewo, diperkirakan bakal hadir langsung untuk mengawal rapat paripurna DPRD Pati pada Jumat besok. "Untuk besok, kita mengawal dan mengamankan sidang paripurna, dari AMPB dan warga Pati. Tidak ada aksi demo, kita cuma mengawal," ucapnya.

Kendati demikian, Teguh mengatakan, AMPB akan tetap menerjunkan mobil komando di dekat Gedung DPRD Pati. Namun fungsi mobil komando untuk menjaga ketertiban massa dan mencegah massa yang hadir ke DPRD Pati melakukan tindakan-tindakan anarkistis. 

"Kami perkirakan sekitar 3.000-an akan hadir. Tapi kita belum tahu karena ini tidak ada korlapnya, tidak ada koordinatornya, yang mencatat orang-orang. Kita cuma mengimbau warga saja silakan ikut mengawal," ucap Teguh. 

Dia menambahkan, AMPB berkomitmen mengawal sidang paripurna di DPRD Pati dalam suasana kondusif. "Kami jaga kalau ada orang-orang yang mau menggagalkan sidang paripurna. Yang penting sidang paripurna berjalan lancar. Kalau ada pengganggu-pengganggu, nanti urusannya dengan kami," katanya. 

Teguh berharap, sidang paripurna pembahasan hasil hak angket pemakzulan Sudewo berjalan transparan dan akuntabel. Dia menilai, fakta-fakta yang terungkap selama proses hak angket sudah memperlihatkan bahwa Sudewo layak dimakzulkan sebagai bupati. 

"Besok kami akan meminta kepada seluruh warga Indonesia, bahwa yang terjadi di Pati itu nanti bisa dinilai oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahwa kebenaran dan keadilan itu masih ada atau sudah habis terkubur. Besok kita akan menjadi saksi sejarah," ucap Teguh. 

Pada 13 Agustus 2025 lalu, ribuan warga Pati menggelar demonstrasi di Alun-Alun Kabupaten Pati. Mereka menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Salah satu pemicu demonstrasi tersebut adalah keputusan Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen. 

Warga menentang kenaikan PBB-P2 tersebut. Meski ditolak warga, Sudewo mengatakan tidak akan menarik keputusannya. Dia bahkan sempat menyampaikan tak akan gentar walaupun harus menghadapi 50 ribu pendemo. 

Warga yang geram dengan kebijakan dan pernyataan Sudewo kemudian merencanakan aksi demonstrasi. Menyadari keputusan dan pernyataannya memicu kegusaran warga, Sudewo menyampaikan permohonan maaf. Dia mengaku sama sekali tidak bermaksud menantang rakyatnya.

Sudewo akhirnya membatalkan keputusannya menaikkan PBB-P2 hingga 250 persen. Kendati demikian, masyarakat Pati tetap menggelar demonstrasi. Unjuk rasa diwarnai kericuhan, termasuk pembakaran mobil polisi. Puluhan pendemo ditangkap karena dituding sebagai provokator dan pelaku kerusuhan. 

Hari itu, DPRD Kabupaten Pati akhirnya menyetujui hak angket dan pansus pemakzulan Sudewo. Langkah tersebut disambut sukacita oleh koalisi masyarakat sipil Pati.