Arab Saudi Gelar Pertemuan Haji dengan Pejabat Negara Muslim

REPUBLIKA.CO.ID,RIYADH -- Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah menggelar pertemuan setengah tahunan dengan para kepala kantor haji dan pejabat lainnya dari negara-negara Muslim pada Senin (12/11/2025), demikian lapor Saudi Press Agency (SPA) pada Selasa.

Pertemuan tersebut mempertemukan lebih dari seratus menteri, mufti agung, dan kepala kantor haji dari negara-negara Muslim untuk meninjau persiapan musim haji 2026 dan membahas pembaruan prosedur organisasi dan operasional dalam melayani jamaah.

Pertemuan ini diselenggarakan di sela-sela Konferensi dan Pameran Haji edisi kelima, lapor SPA.

Al-Rabiah mengucapkan terima kasih kepada kantor-kantor haji atas upaya dan kerja sama mereka dalam memastikan keberhasilan musim haji 2025.

Beliau mengapresiasi kantor-kantor yang telah menyelesaikan kontrak mereka dan mendesak kantor-kantor yang tersisa untuk menyelesaikan prosedur kontrak mereka paling lambat 4 Januari 2026 guna memastikan kesiapan dan agar jamaah haji menerima layanan berkualitas.

Dikutip dari laman Arab News, Rabu (12/11/2025), Al-Rabiah menyoroti serangkaian persyaratan regulasi utama untuk periode mendatang, termasuk:

1. Menyelesaikan kontrak layanan kamp paling lambat 4 Januari dan kontrak akomodasi di Makkah dan Madinah paling lambat 1 Februari.

2. Mengajukan visa haji untuk diterbitkan sebelum 20 Maret, tanpa perpanjangan setelah tanggal tersebut, dan meningkatkan kesadaran publik untuk mencegah haji illegal.

3. Menerbitkan kampanye kesadaran bekerja sama dengan kementerian dan kantor haji untuk melindungi jamaah haji dari eksploitasi atau misinformasi.

4. Mewajibkan sertifikat kemampuan kesehatan yang ditandatangani oleh kepala kantor dan pemimpin delegasi medis sebagai prasyarat penerbitan visa, dengan verifikasi melalui platform elektronik Masar.

5. Memproses semua pembayaran hewan kurban secara eksklusif melalui kantor haji resmi dan Proyek Saudi untuk Pemanfaatan Hady dan Adahi, sekaligus melarang transaksi dengan entitas yang tidak berwenang.

6. Memastikan kartu Nusuk wajib untuk masuk ke Masjidil Haram dan tempat-tempat suci.

Mengunggah data administrasi, medis, dan personel media mulai 10 November dan menyelesaikan pengajuan sebelum 21 Desember.

7. Menyelesaikan pemilihan maskapai dan reservasi slot penerbangan sebelum 4 Januari.

8. Melaksanakan semua transaksi administrasi dan keuangan melalui platform Nusuk Masar.

Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi mengatakan langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan bagi jamaah haji dan memperkuat koordinasi dengan badan-badan domestik dan internasional terkait, yang mencerminkan peran utama Kerajaan Arab Saudi dalam melayani jamaah haji dari seluruh dunia.