Gaji Nakes Jakarta Disebut Sedekade tak Naik, Ini Kata Pramono

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para tenaga kesehatan (nakes) di Jakarta dilaporkan belum pernah mengalami kenaikan gaji dalam 10 tahun terakhir. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi E DPRD Provini Jakarta, Justin Adrian Untayana, dalam rapat kerja Komisi E, Senin (2/3/2026).

 Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, para nakes yang sudah berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) telah memiliki gaji yang lebih tinggi dibandingkan yang bekerja di mayoritas rumah sakit swasta. Menurut dia, gaji para aparatur sipil negara (ASN) itu juga pasti akan mengalami kenaikan sesuai aturan yang berlaku.

 "Gaji nakes yang ada di Jakarta, sebenarnya yang ada di PPPK ya, apakah itu juga kalau ASN kan pasti naik. Yang di PPPK kita, saya mendapatkan laporan sebenarnya sudah lebih tinggi daripada apa, hospital-hospital atau rumah sakit-rumah sakit yang ada di Jakarta, kecuali di Pondok Indah," kata dia di kawasan Sarinah, Senin.

Karena itu, ia meragukan adanya informasi yang menyebutkan bahwa gaji nakes tidak pernah mengalami kenaikan. Apalagi, tidak pernah mengalami kenaikan gaji selama 10 tahun terakhir. 

"Nah kalau tidak pernah naik, masa sih nggak? Karena semuanya pasti mengalami kenaikan, karena itu kan nggak mungkin nggak ada kenaikan sama sekali. Tapi saya untuk lebih jelasnya saya akan pelajari untuk itu ya," kata dia.

Sebelumnya, Justin mengungkit beban pekerjaan, resiko, dan bertambahnya kebutuhan hidup sebagai alasan untuk mendesak Pemprov Jakarta agar segera menaikan gaji para nakes. Pasalnya, ia mendapatkan laporan ada nakes di Jakarta yang gajinya tidak pernah naik dalam 10 tahun terakhir. 

“Dalam rapat hari ini, saya kembali mendesak Pemprov DKI untuk menaikan gaji para nakes yang sudah 10 tahun belum juga naik,” kata dia.

Mengutip Sustainable Development Goals (SDG) yang merekomendasikan rasio 4,45 nakes untuk setiap 1.000 penduduk, Justin menekankan bahwa rasio nakes di Jakarta lebih rendah yaitu 1,73 nakes. Artinya, nakes di Jakarta cenderung memiliki beban kerja yang jauh lebih berat.

“Bahkan, rasio tersebut belum memperhitungkan jumlah warga dari luar Jakarta yang menerima KIS (Kartu Indonesia Sehat). Kalau ditambah, maka semakin sedikit lagi jumlah nakes yang harus melayani sekitar 13 sampai 14 juta warga di Jakarta,” ujar Justin.

Meski begitu, Justin menilai, gaji nakes di Jakarta juga menghadapi inflasi yang mengakibatkan harga barang-barang kebutuhan pokok naik dari waktu ke waktu. Menurut dia, apabila menghitung inflasi selama 10 tahun terakhir, maka harga barang-barang kebutuhan pokok ini sudah naik sebanyak 36 persen. 

"Sementara itu, gaji para nakes belum naik selama 10 tahun terakhir. Ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Rekan-rekan nakes tidak dapat menunggu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya,” kata dia.

Karena itu, Justin mendorong agar Pramono segera menyesuaikan gaji para nakes. Ia meyakini hal itu bukan perkara sulit bagi Pemprov Jakarta.