Bank Indonesia Catat Surplus Anggaran Rp77,9 Triliun hingga September 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat kinerja anggaran hingga akhir kuartal III 2025 hampir mencapai Rp80 triliun. Capaian tersebut telah melampaui prognosa Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2025.

“Realisasi ATBI sampai September 2025 mencatat surplus anggaran sebesar Rp77,9 triliun, dan hingga akhir 2025 diproyeksikan realisasi ATBI akan surplus Rp68,7 triliun,” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Perinciannya, total penerimaan hingga September 2025 mencapai Rp194,4 triliun dari prognosa sebesar Rp234,4 triliun. Sementara itu, total pengeluaran sebesar Rp116,5 triliun dari prognosa Rp165,7 triliun.

Total anggaran tersebut meliputi Anggaran Kebijakan (AK) dan Anggaran Operasional (AO). Tercatat, total penerimaan AK hingga September 2025 sebesar Rp143,9 triliun dari prognosa Rp176,2 triliun, dan total pengeluaran AK mencapai Rp105,7 triliun dari prognosa Rp141 triliun. Surplus AK per September 2025 tercatat Rp38,2 triliun, lebih tinggi dari prognosa Rp35,3 triliun.

Kemudian, total penerimaan AO hingga September 2025 mencapai Rp50,5 triliun dari prognosa Rp58,1 triliun. Total pengeluaran AO tercatat Rp10,8 triliun dari prognosa Rp24,8 triliun. Dengan demikian, surplus AO sampai September 2025 mencapai Rp39,7 triliun, lebih besar dari prognosa Rp33,4 triliun.

“Dengan surplus yang besar ini, BI menjadi salah satu pembayar pajak terbesar. Dan prognosa sampai akhir tahun menunjukkan rasio modal kami sudah di atas 10 persen,” ungkap Perry.

Perry menekankan, BI terus menjalankan mandat utamanya dalam kebijakan moneter, yakni menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh BI, seperti menurunkan tingkat suku bunga acuan (BI Rate), membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar, serta memberikan insentif likuiditas.

“Sementara, anggaran keuangan adalah implikasi. Kami tidak pernah menjadikan kinerja keuangan sebagai batasan dalam merumuskan kebijakan,” tegasnya.