BPK Mulai Pemeriksaan atas Program Ketahanan Pangan, Ini yang Perlu Diperbaiki

5 hours ago 3

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi memulai pemeriksaan tematik terhadap program ketahanan pangan nasional. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan seluruh program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakil Ketua BPK Budi Prijono menegaskan, pemeriksaan tematik ini merupakan bagian dari amanat konstitusi untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Dengan memeriksa tematik atas ketahanan pangan, BPK menunaikan amanat konstitusional, yaitu menjamin bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk pangan benar-benar melindungi hak rakyat atas pangan yang cukup, aman, dan bergizi,” ujar Budi saat Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Tematik Ketahanan Pangan Tahun 2025, di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Pemeriksaan ini dinilai strategis karena ketahanan pangan menjadi salah satu program prioritas nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan perubahan iklim. Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yakni mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air.

Budi menegaskan bahwa pemeriksaan ini bukan sekadar menilai dokumen atau kebijakan di atas kertas. “Kami ingin memastikan program-program tersebut direalisasikan secara nyata dan terukur,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan tematik dilakukan karena kompleksitas sektor pangan yang mencakup rantai hulu hingga hilir. Dengan cara ini, BPK dapat menilai sistem secara menyeluruh, mengidentifikasi kelemahan, dan memberikan rekomendasi yang menyentuh akar permasalahan.

Budi juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program pangan nasional. Oleh karena itu, pemeriksaan tematik dilakukan agar dana publik tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan produksi, penurunan harga pangan, dan kesejahteraan petani serta konsumen.

“Pemeriksaan tematik BPK memastikan bahwa dana besar tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat yang konkret bagi masyarakat,” tegasnya.

Kegiatan entry meeting tersebut turut dihadiri Ketua BPK Isma Yatun, para Anggota BPK, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian, pimpinan kementerian/lembaga terkait, serta para gubernur.

Dalam kesempatan itu, Ketua BPK bersama Anggota IV BPK Haerul Saleh menyerahkan surat tugas pemeriksaan secara simbolis kepada Menko Bidang Pangan. Haerul menjelaskan, seluruh tim pemeriksa memiliki satu tujuan utama: menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan untuk mendukung ketahanan pangan nasional 2025–2029.

Berdasarkan pemeriksaan pendahuluan yang telah dilakukan pada akhir Juli hingga awal Oktober 2025, BPK menemukan beberapa area yang perlu diperkuat.

“Antara lain sinergi koordinasi antar-pemangku kepentingan, kematangan perencanaan kebijakan, kelengkapan regulasi pendukung, akurasi dan kemutakhiran data, serta optimalisasi pelaksanaan kewenangan,” papar Haerul.

Ia menegaskan, BPK akan menjalankan pemeriksaan ini secara profesional, transparan, dan akuntabel, sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Kode Etik BPK.

BPK juga berharap dukungan penuh dari kementerian/lembaga terkait dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan, serta partisipasi masyarakat dalam memastikan program ketahanan pangan terlaksana dengan baik.

Read Entire Article
Food |