BPKP Kalbar Tegaskan Komitmen Awasi Keuangan dan Pembangunan Desa

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK, – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk mengawasi akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, yang dianggap sebagai kunci percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M Harahap, dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 yang berlangsung di Landak, Kalimantan Barat, Kamis.

Rudy M Harahap menekankan pentingnya pengawasan BPKP untuk memastikan setiap rupiah dana desa dikelola secara transparan dan akuntabel. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), BPKP menjalankan mandat dari Presiden RI dengan fokus pada fungsi assurance—meliputi audit, review, evaluasi, dan pemantauan—serta fungsi consulting berupa asistensi dan bimbingan.

BPKP terus mendorong tata kelola keuangan desa melalui pengembangan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dibangun bersama Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini telah diterapkan oleh lebih dari 71.900 desa, atau sekitar 95,53 persen dari total desa di Indonesia. "Melalui Siskeudes, tata kelola keuangan desa menjadi lebih mudah, datanya akurat, dan prosesnya cepat. Transparansi dan akuntabilitas dapat meningkat secara signifikan," kata Rudy.

Selain itu, BPKP juga mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) yang diperuntukkan bagi APIP untuk memperkuat fungsi pengawasan di tingkat daerah. Rangkaian kegiatan Balale’ Desa 2025 tidak hanya memuat diskusi panel, tetapi juga berbagai kegiatan pendukung yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan pelayanan publik bagi masyarakat. Salah satunya adalah pameran Produk Unggulan Daerah oleh Dekranasda Kabupaten Landak, yang menampilkan kerajinan lokal untuk mendorong ekonomi kreatif desa.

Kegiatan lain termasuk pembekalan Keamanan Transaksi Keuangan Desa oleh Bank Kalbar Cabang Ngabang dan layanan inovasi SAMSAT GOKATAN dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah Landak. Sebelum pelaksanaan Balale’ Desa, BPKP bersama pemerintah daerah juga menggelar kegiatan Early Warning Fraud Pengelolaan Keuangan Desa untuk meningkatkan deteksi dini praktik kecurangan dalam pengelolaan anggaran desa.

"Secara keseluruhan, kegiatan Balale’ Desa 2025 menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa dalam memastikan pengelolaan keuangan serta pembangunan desa berjalan efektif, efisien, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat," ujar Rudy. Acara ini dihadiri 156 kepala desa dan 13 camat di Kabupaten Landak, dan dibuka oleh Wakil Bupati Landak, Erani, dengan menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk Anggota IV DPD RI Daud Yordan dan Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Rafdinal yang hadir secara daring.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara