Dana Rp200 Triliun ke Himbara Perkuat Likuiditas Perbankan, Ini Respons BI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menanggapi kebijakan pemerintah yang menempatkan dana Rp200 triliun di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Perry menyebut kebijakan tersebut memperkuat langkah moneter BI dalam menjaga likuiditas.

“Kami menyambut baik kebijakan fiskal yang lebih ekspansif, termasuk pemindahan dana pemerintah yang semula ada di BI ke perbankan untuk menambah likuiditas,” ujar Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) September 2025 yang digelar secara virtual, Rabu (17/9/2025).

Menurut Perry, kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa itu turut memperkuat sinergi kebijakan BI dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. “Pandangan kami, itu memperkuat injeksi likuiditas yang sudah kami lakukan. Semua kebijakan kami di BI memang telah all out untuk pro-pertumbuhan dengan tetap menjaga stabilitas,” tuturnya.

Lebih lanjut, Perry menjelaskan berbagai kebijakan moneter yang telah dilakukan BI untuk menginjeksi likuiditas. Salah satunya, penurunan posisi instrumen moneter sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp716,62 triliun per 15 September 2025.

Kebijakan lain adalah insentif likuiditas makroprudensial (KLM). Hingga minggu pertama September 2025, total insentif KLM mencapai Rp384 triliun, dengan rincian kelompok bank BUMN dan BUSN masing-masing Rp170 triliun, BPD Rp 38,5 triliun, serta KCBA Rp5,7 triliun.

“Oleh karena itu, kami menyambut baik paket program pemerintah yang baru diumumkan, termasuk rencana ekspansi kebijakan fiskal. Hal itu akan mendorong sektor riil, memperkuat dunia usaha, dan pada akhirnya meningkatkan permintaan kredit,” ujar Perry.