Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset, Massa Aliansi Masyarakat Pati akan Demo di DPR

REPUBLIKA.CO.ID, PATI -- Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) akan bertolak ke Jakarta dan menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026 mendatang. Mereka bakal menyuarakan dua tuntutan utama, yakni mendesak pengesahan segera RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor. 

“Tuntutan kami dua: sahkan RUU Perampasan Aset dan hukum mati koruptor,” ujar Koordinator AMPB Supriyono alias Botok ketika diwawancara Republika, Jumat (21/8/2026). 

Botok mengatakan, saat ini korupsi masih menjadi permasalahan utama Indonesia. “Korupsi di negara ini sudah akut. Korupsi adalah penjajah bangsa ini. Korupsi sangat merusak masa depan bangsa ini. Korupsi juga membuat rakyat Indonesia sengsara,” ucapnya. 

Dia pun menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menciduk para kepala daerah, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Pati. “Artinya Jawa Tengah ini juga sudah darurat korupsi,” katanya. 

Menurut Botok, masyarakat Pati sangat antusias untuk berdemo di depan DPR RI pada 27 Agustus 2026 mendatang. “Teman-teman di Pati ini banyak yang minat untuk ikut, tapi kami masih terkendala pengadaan bus,” ujarnya. 

Dia menekankan, kendala transportasi muncul karena AMPB tidak disokong dana oleh pihak manapun. “Karena ini memang murni gerakan masyarakat,” kata Botok.

Karena masih menghadapi pengadaan bus, Botok belum dapat memprediksi berapa banyak massa dari Pati yang akan bertolak ke Jakarta pekan depan. “Saat ini untuk pengadaan bus kami baru dapat dua,” ungkapnya. 

Dia mengatakan, nantinya massa yang menggunakan bus akan berangkat ke Jakarta pada 26 Agustus 2026. Sementara massa yang memiliki kendaraan pribadi kemungkinan bakal bertolak lebih awal.

Menurut Botok, aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus mendatang tidak hanya akan diikuti massa AMPB. “Saya kira nanti akan membeludak karena ini (massa yang datang) dari berbagai wilayah di Indonesia,” ujarnya.