Iran Ancam Negara yang Gabung AS dalam Sanksi Ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN – Iran mengancam akan membalas negara mana pun yang bergabung dalam "perang ekonomi" Amerika Serikat terhadapnya. Peringatan dari pejabat tinggi keamanan Iran pada hari Sabtu itu disampaikan di tengah rencana AS untuk mengumumkan sanksi baru yang dapat semakin menekan perekonomian Teheran.

Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, mengatakan kepada lembaga penyiaran negara IRIB bahwa Iran mengimbau semua negara di dunia, termasuk negara-negara tetangganya, untuk tidak bergabung dalam "perang ekonomi" yang dilancarkan AS.

"Negara mana pun yang turut serta menjatuhkan pembatasan ekonomi terhadap kami akan dianggap sebagai musuh," ujarnya dilansir Aljazirah. Ia memperingatkan akan adanya tindakan balasan yang dampaknya sangat dahsyat.

Rezaei memaparkan strategi Iran sebagai rangkaian tiga tahap yang dimulai dengan upaya perundingan untuk meredakan ketegangan.

"Tentu saja, kami akan bernegosiasi dengan mereka terlebih dahulu. Kami akan mengadakan pembicaraan dan meminta mereka untuk mengambil jarak serta memisahkan diri dari Amerika Serikat. Namun, jika mereka tidak bertindak, kami akan melancarkan serangan. Kami akan menyasar kepentingan negara tersebut," tegasnya.

Pernyataan Rezaei ini disampaikan beberapa hari setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa pemerintahannya akan melancarkan "operasi ekonomi paling melumpuhkan" sejauh ini terhadap Iran. Trump juga menjanjikan "konsekuensi ekonomi yang sangat berat" bagi negara manapun yang memberikan "jalur penyelamat dalam bentuk apapun" kepada Iran.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan kembali ancaman tersebut keesokan harinya dengan mengatakan, "Anda harus memilih: bersama kami atau melawan kami." Ia juga mendesak adanya kerja sama dari China, negara yang membeli lebih dari 80 persen minyak ekspor Iran.

Bessent dijadwalkan akan memaparkan rincian mengenai sanksi yang direncanakan pada hari Senin.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan pada Sabtu bahwa pengumuman sanksi ekonomi baru oleh AS yang akan segera dilakukan merupakan "penegasan kedaulatan ekstrateritorial atas setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berdaulat".

"Sanksi sekunder semacam itu tidak memiliki dasar dalam hukum internasional," ujarnya dalam sebuah unggahan di platform X.