DK PBB Loloskan Resolusi Pasukan Stabilisasi Gaza, Hamas Tolak

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi penempatan pasukan stabilisasi internasional dan pembentukan Dewan Perdamaian di Jalur Gaza. Kelompok Hamas langsung menyatakan penolakan atas penempatan pasukan asing yang dinilai merupakan penjajahan baru tersebut.

Sebanyak 13 negara anggota DK PBB mendukung resolusi itu, sementara tak ada yang  menentang dan dua abstain, termasuk Rusia. Duta Besar AS di PBB, Mike Waltz, berterima kasih kepada dewan tersebut karena memihak negaranya dan mendukung rancangan resolusi AS untuk penempatan pasukan internasional di Gaza.

Saat menyampaikan argumen mengenai manfaat rencana AS sebelumnya, dia berkata resolusi tersebut merupakan cetak biru “berani dan pragmatis” yang lahir dari 20 poin rencana Trump untuk Gaza. Menurutnya hal ini merupakan hasil upaya diplomasi yang melibatkan Qatar, Mesir, Arab Saudi, Pakistan, Indonesia dan Turki.

Dokumen tersebut memberi wewenang kepada Pasukan Stabilisasi Internasional – sebuah koalisi penjaga perdamaian, termasuk dari negara-negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia dan Azerbaijan – untuk ditempatkan di bawah komando terpadu untuk mengamankan Gaza, mengawasi demiliterisasi, melindungi warga sipil dan mengawal bantuan melalui koridor yang aman.

Hal ini akan terjadi ketika Israel secara bertahap menghentikan kehadirannya dan pasukan polisi yang telah diperiksa mengambil peran baru. Akan ada pemerintahan transisi dengan pembiayaan rekonstruksi dari dana perwalian yang didukung oleh Bank Dunia.

Resolusi juga tersebut memetakan “jalan yang memungkinkan bagi Palestina untuk menentukan nasib sendiri” setelah Otoritas Palestina menyelesaikan reformasi.

Sementara kelompok Hamas menyatakan penolakan atas penerjunan pasukan asing dalam resolusi tersebut.  “Resolusi tersebut menerapkan mekanisme perwalian internasional di Jalur Gaza, yang ditolak oleh rakyat kami dan faksi-faksi mereka”, kata kelompok tersebut dalam pernyataan panjang lebar di Telegram.

Ketidakpuasan ini mencerminkan komentar sebelumnya yang disampaikan juru bicara Hamas kepada Aljazirah, di mana kelompok tersebut menyampaikan bahwa mereka akan menolak kendali asing atas Jalur Gaza.

“Menetapkan pasukan internasional dengan tugas dan peran di Jalur Gaza, termasuk melucuti senjata perlawanan, menghilangkan netralitasnya, dan menjadikannya pihak dalam konflik yang mendukung pendudukan [Israel]”, lanjut pernyataan itu.

“Setiap kekuatan internasional, jika dibentuk, harus dikerahkan hanya di perbatasan untuk memisahkan pasukan, memantau gencatan senjata, dan harus sepenuhnya berada di bawah pengawasan PBB”.