DPRD dan Pemprov Banten Sepakati Percepatan Pembangunan Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG, – DPRD Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersepakat untuk mempercepat pembangunan daerah melalui penguatan belanja mandatori, pelayanan dasar, dan infrastruktur dalam pembahasan RAPBD 2026 yang ditetapkan sebesar Rp10,14 triliun lebih. Kesepakatan ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim, yang menyatakan bahwa seluruh pandangan fraksi telah dijawab secara substansial oleh Gubernur Banten, Andra Soni, di Kota Serang pada Kamis.

Fahmi menjelaskan bahwa DPRD dan Gubernur menyetujui komposisi belanja daerah, termasuk alokasi pendidikan sebesar 36,1 persen serta belanja pegawai yang berada di bawah batas maksimal 30 persen. “Artinya, proses mekanisme penganggaran yang disampaikan oleh Pak Gubernur ini sudah on the track,” katanya.

DPRD memastikan bahwa pembahasan RAPBD 2026 akan dipercepat. “Insya Allah di hari Selasa depan kita akan segera melaksanakan paripurna keputusan terhadap RAPBD 2026,” ujarnya. Fahmi juga menegaskan dukungan politik terhadap program Bangun Jalan Desa Sejahtera. “Sudah pasti. Infrastruktur itu kurang lebih hampir 23 persen, padahal seharusnya kita mencapai 40 persen. Prioritas utama adalah percepatan infrastruktur jalan,” katanya. Ia menyebut konektivitas jalan provinsi, pertanian, dan kesehatan menjadi fokus.

Pendekatan Komprehensif

Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa pembahasan lanjutan dengan DPRD akan lebih mendalam. “Insya Allah pembahasan di KUA-PPAS sangat dalam dan komprehensif sehingga saya berharap pembahasannya bisa berlangsung tepat waktu,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa pelayanan dasar tetap menjadi prioritas, termasuk Standar Pelayanan Minimal (SPM), infrastruktur pendidikan, dan sekolah gratis.

Menurut Gubernur Andra, pembangunan desa penting untuk mengurangi ketertinggalan wilayah, karena selama ini bagian yang termarginalkan. Dengan adanya program ini, pihaknya mendapat respons besar dari masyarakat. Andra juga menekankan perlunya keberpihakan kepada wilayah Lebak dan Pandeglang. “Kita harus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, karena transfer dari pusat sudah tidak bisa dijadikan panduan,” ujarnya.

Struktur Pendapatan dan Belanja Daerah

Rancangan pendapatan daerah ditargetkan Rp9,94 triliun lebih, sementara belanja daerah dianggarkan Rp10 triliun lebih. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar Rp57,04 miliar lebih, yang bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2025 sebesar Rp195,54 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan berupa cicilan pokok utang jatuh tempo kepada PT SMI senilai Rp138,49 miliar lebih.

Sementara dalam struktur belanja tematik 2026, Banten mengalokasikan Rp940,13 miliar untuk Asta Cita, Rp409,24 miliar untuk Program 3 Juta Rumah, Rp298,84 miliar untuk penanganan inflasi, Rp951,97 miliar untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, dan Rp396,53 miliar untuk penanganan stunting.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara