DPRD Kawal 3.600 Koperasi Merah Putih di Jabar

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra, Tina Wiryawati menegaskan akan mengawal pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jabar agar berjalan optimal dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Tina, program Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto merupakan langkah baik dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan. Program tersebut dinilai dapat memperpendek rantai distribusi kebutuhan pokok sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai keberadaan koperasi bukan hanya menjadi tempat aktivitas ekonomi, tetapi juga dapat menjadi pusat pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau.

“Program ini sangat baik karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat bawah. Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, memperlancar distribusi barang, dan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan lebih mudah,” ujar Tina, Rabu (20/5/2026).

Selain itu, Tina menilai program tersebut dapat membuka peluang ekonomi baru di desa dan kelurahan melalui pemberdayaan masyarakat lokal serta penguatan usaha kecil dan menengah.

Menurutnya, jika dikelola dengan baik dan didukung semua pihak, Koperasi Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat.

“Kami di DPRD tentu akan ikut mengawal pelaksanaannya agar program ini berjalan sesuai tujuan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri menargetkan pembentukan sekitar 3.600 KDKMP dapat rampung pada akhir Juli 2026 sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Target tersebut disampaikan Erwan Setiawan saat mengikuti secara daring peluncuran 1.061 titik KDKMP wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah di Desa Cilame Perum, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (16/5/2026).

Menurut Erwan, keberadaan koperasi desa dan kelurahan diharapkan mampu menjadi pusat pelayanan kebutuhan masyarakat, khususnya untuk kebutuhan pokok dan distribusi energi di tingkat lokal.

Ia menilai, melalui koperasi tersebut masyarakat ke depan tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh kebutuhan dasar seperti LPG maupun bahan pangan.

“Jadi tidak ada lagi alasan masyarakat sulit mendapatkan gas LPG, sulit membeli beras, dan kebutuhan lainnya,” ujar Erwan.