LKPP dan Kemenko Infra Perkuat Sinergi Pengadaan untuk Dukung Infrastruktur Berkelanjutan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) menyatukan langkah untuk memperkuat tata kelola pengadaan guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Penguatan sinergi ini dibahas dalam kegiatan Coffee Morning bertajuk Penguatan Peran Pengadaan dalam Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang dihadiri Kepala LKPP Sarah Sadiqa dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kepala LKPP Sarah Sadiqa menegaskan pentingnya pelibatan LKPP sejak tahap awal perencanaan pengadaan, khususnya pada program prioritas infrastruktur yang memiliki kompleksitas tinggi, nilai besar, dan risiko signifikan.

“Kami ingin dilibatkan dari depan, bukan menyelesaikan masalah di belakang. Pengadaan di sektor infrastruktur pasti kompleks, mahal, dan sulit. Karena itu, sejak awal kami ingin lari bersama Kemenko Infra agar potensi persoalan bisa diantisipasi bersama,” ujar Sarah dalam keterangan resmi, Rabu (12/2).

Sarah menambahkan, saat ini LKPP turut mendukung berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Swasembada Pangan, Sekolah Unggul Garuda, Perumahan Rakyat, hingga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyusunan kebijakan pengadaan, konsultasi dan bimbingan teknis, serta pendampingan dalam proses pengadaan agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Di sisi lain, Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menekankan bahwa pembangunan infrastruktur nasional membutuhkan perencanaan terintegrasi, penganggaran tepat sasaran, serta pelaksanaan yang memenuhi standar kualitas dan keselamatan.

“Infrastruktur adalah tulang punggung pembangunan nasional. Kita harus melakukan lompatan, bukan berjalan di tempat. Selain efisien, infrastruktur harus memenuhi standar keselamatan, berkualitas, memiliki daya tahan terhadap bencana, serta semakin cerdas dan akuntabel. Di sinilah peran LKPP menjadi sangat strategis,” tegas AHY.

AHY juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu mengurangi ketimpangan antarwilayah, sejalan dengan target pemerataan pembangunan nasional.

Melalui penguatan kolaborasi ini, LKPP dan Kemenko Infra berkomitmen menyelaraskan kebijakan pengadaan dengan arah pembangunan nasional. Sinergi tersebut diharapkan mampu memastikan program-program infrastruktur berjalan tepat sasaran, efisien, serta berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan nasional dan kualitas hidup masyarakat.