Efisiensi MBG Berpotensi Pangkas Belanja Negara Rp 1 Triliun per Bulan

9 hours ago 6

Sejumlah massa yang menamakan diri MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk protes dan kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka juga menyampaikan kekecewaan atas berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut serta menuntut pemerintah untuk secara serius membenahi tata kelola MBG agar berjalan lebih baik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyampaikan efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp 1 triliun setiap bulan.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/6/2026), Qodari menegaskan pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola implementasi Program MBG, termasuk moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, penghitungan ulang insentif, hingga fokus pada target penerima di kelompok yang paling membutuhkan.

"Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu di Kemenko Pangan, hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih Rp 1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa (menghemat) Rp 12 triliun," kata Qodari.

Dia mengatakan, terkait langkah inovasi lain dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan efisiensi keuangan sebagai bagian dari perbaikan tata kelola MBG, pihaknya masih menunggu kajian komprehensif dari badan tersebut yang akan dilakukan selama periode libur sekolah.

Beberapa evaluasi yang akan dilakukan mencakup penghitungan insentif, jumlah SPPG, dan optimalisasi penerima manfaat bagi ibu menyusui, ibu hamil, dan balita. "Juga fokus ke depan pembangunan SPPG di daerah 3T atau daerah terpencil sehingga kelompok-kelompok yang paling rentan ini bisa mendapatkan manfaat secara maksimal," ujarnya.

Diketahui, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai rapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026), menyampaikan MBG akan difokuskan pada kelompok yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini. Siswa SMA, terutama yang berasal dari kelompok mampu, berpotensi tidak lagi menjadi target penerima MBG.

Dia menyampaikan setelah melakukan penyusunan ulang penerima manfaat, BGN akan fokus menata tata kelola SPPG. Dalam rapat di Kemenko Pangan pada Kamis (11/6/2026), Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan jumlah SPPG kini telah melebihi target awal dari sekitar 21 ribu titik. Saat ini terdapat 27.877 titik, atau kelebihan sebanyak 6.877 titik.

sumber : Antara

Read Entire Article