Gerakan Rereongan Sapoe Saribu, Ono Surono Dorong Sosialisasi dan Transparansi

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono. Foto: Istimewa

BANDUNG--Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) Ono Surono mengungkapkan Gerakan Rereongan Sapoe Saribu harus disosialisasikan dengan baik sampai ke masyarakat.

Menurut Ono, tata kelola dan pengawasan menjadi poin penting sehingga tidak muncul opini di masyarakat bahwa gerakan ini merupakan pungutan yang membebani dan menjadi ladang penyalahgunaan keuangan.

"Pelaksanaannya bisa dilakukan bertahap oleh institusi pemerintah terlebih dahulu. Kemudian mengarah ke sektor swasta, bisnis, pengusaha, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Baru pelibatan masyarakat secara umum," ujar Ono dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).

Ono menyebut Gotong Royong adalah budaya Indonesia yang menjadi dasar atau inti dari Idiologi Negara, Falsafah Hidup dan Jalan Hidup Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

"Gotong Royong juga selaras dengan Ajaran Sunda, Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh, Silih Wawangi. Yang sejak dahulu sudah berjalan tetapi mengalami penurunan semangat rakyat untuk melakukannya. Kesetiakawanan dan kesukarelawanan sosial harus digalakkan kembali secara masiv dan melibatkan instrumen pemerintah," paparnya.

Menurut Ono, masalah dasar rakyat di Jabar yang selalu muncul adalah masalah pendidikan dan kesehatan, dimana instrumen APBN/APBD lebih fokus pada masalah infrastruktur dan sarpras yang masih belum terselesaikan dari besarnya anggaran.

Di sisi lain, kata dia, kebutuhan rakyat yang mendesak seperti seragam, buku, alat tulis serta biaya berobat bagi pasien tidak mampu non peserta bpjs atau biaya tunggu bagi pasien yang tidak mampu juga, pada akhirnya tidak bisa menunggu distribusi pencairan dana dari APBD.

"Maka, perlu adanya gerakan bagaimana institusi pemerintah dan rakyat yang mempunyai kepedulian dan kemampuan finasial untuk dapat membantu rakyat di lingkungannya masing-masing," ungkapnya.

Ono Surono menegaskan setiap institusi dan masyarakat yang menggalang, wajib menyampaikan laporan secara transparan dan akuntabel, diumumkan berkala setiap minggu atau bulan, mencontoh pengeloaan keuangan di masjid dan mushola.

"Bila gerakan ini berjalan, maka masalah turunnya APBD Provinsi Jabar dan APBD Kabupaten/Kota se Jabar tahun anggaran 2026, semoga tidak berpengaruh terhadap masalah sosial dan ekonomi," tandas Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar ini.***