1 week ago
9
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah (Jateng), M. Yusuf Chudlori, mendukung gagasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Besarnya biaya penyelenggaraan dan ongkos politik menjadi faktor yang melatari dukungan tersebut.
"Kita mendukung (pemilihan kepala daerah oleh DPRD)," kata figur yang akrab disapa Gus Yusuf tersebut kepada Republika, Sabtu (3/1/2026).
Menurut Gus Yusuf, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD sudah dibahas di internal PKB. Dukungan terhadap wacana tersebut salah satunya dipengaruhi faktor besarnya biaya penyelenggaraan pilkada dan ongkos politik yang harus ditanggung setiap pasangan calon (paslon). "Pemilihan langsung itu cost-nya sangat mahal," ujarnya.
Biaya tinggi juga harus ditanggung oleh paslon yang berkontestasi dalam pilkada. Gus Yusuf mengungkapkan, saat ini, ongkos politik yang harus disiapkan paslon pilkada tingkat kabupaten/kota setidaknya Rp20 miliar.
"Angka Rp20 miliar ini untuk daerah-daerah kecil. Untuk daerah yang besar bisa lebih. Bisa sampai Rp50 miliar, bahkan ada juga kabupaten yang sampai Rp100 miliar," ucapnya.
Dia menambahkan, untuk pemilihan gubernur, ongkos politik yang harus ditanggung paslon lebih besar lagi. "(Pemilihan) gubernur itu biayanya gede banget karena bisa (mencakup) beberapa kabupaten kan. Mungkin bisa Rp500 miliar," kata Gus Yusuf.
Gus Yusuf menerangkan, ongkos politik tersebut digunakan paslon untuk berbagai keperluan kampanye. "Yang tidak bisa dihindari juga cost di ujung untuk menggerakkan masyarakat itu loh," ujarnya.
Menurutnya, ongkos politik yang besar menimbulkan risiko tinggi praktik korupsi. "Bagi calon-calon kepala daerah, pertanyaannya, apakah mereka setelah jadi, lalu berupaya keras mengembalikan dananya? Hingga terjebak pada tingkah laku yang koruptif," ucap Gus Yusuf.
Dia berpendapat, hal itu kini menjadi isu cukup serius. "Kita ini sering dengar berita ada bupati ketangkap, ada gubernur ketangkap KPK. Ini setiap tahun berapa puluh bupati, berapa gubernur (yang tertangkap akibat kasus korupsi)," katanya.
Gus Yusuf menilai, isu kepala daerah terjerat kasus korupsi perlu direspons. "Salah satu tawarannya memang adalah pilihan melalui DPRD," ujarnya.
Ia mengatakan, selain prosesnya lebih sederhana, pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan memangkas anggaran besar yang disiapkan negara untuk penyelenggaraan pilkada. "Pilihan melalui DPRD itu menjadi sangat realistis," ucapnya.
Dari sisi sosial, pemilihan kepala daerah lewat DPRD juga dapat meredam potensi gesekan atau bahkan konflik antarmasyarakat yang berseberangan pilihan dalam pilkada. "Masyarakat ini kan dibenturkan terus, baik pemilihan bupati, gubernur, presiden, yang itu persoalannya tidak selesai hanya satu atau dua tahun," kata Gus Yusuf.
Gus Yusuf berpendapat, pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga tak mengingkari prinsip demokrasi. "Demokrasi kan tidak mensyaratkan dipilih langsung. Dipilih DPRD juga tidak bertentangan dengan asas demokrasi. Karena DPR sendiri bisa duduk kan melalui proses dipilih," ucapnya.
Dia memaklumi adanya pro-kontra soal wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Namun Gus Yusuf berharap hal itu dapat didiskusikan dengan jernih. "Tapi substansinya adalah bagaimana kita mencari figur-figur kepala daerah yang terbaik," ujarnya.
