Imigrasi Bekasi Libatkan Warga Cegah Pelanggaran Keimigrasian

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI — Kantor Imigrasi Bekasi menjalankan program Desa Binaan Imigrasi (DBI) dan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) untuk memperkuat pengawasan sekaligus mendekatkan layanan ke masyarakat di Kota dan Kabupaten Bekasi. Program ini mengacu pada kebijakan nasional di bidang keimigrasian.

Kebijakan tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-12.GR.03.05 Tahun 2025 serta Surat Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.4-GR.04.02-817 tertanggal 29 Juli 2025 tentang pedoman pelaksanaan DBI dan PIMPASA.

Sebanyak tujuh desa dan kelurahan ditetapkan sebagai lokasi Desa Binaan Imigrasi 2026, yaitu Sindangjaya, Mekarmukti, Teluk Pucung, Harapan Jaya, Kaliabang Tengah, Mustika Jaya, dan Ciketing Udik.

Kantor Imigrasi Bekasi dalam siaran persnya pada Senin (30/3/2026 menyampaikan, penetapan ini mempertimbangkan tingkat kerawanan keimigrasian, termasuk mobilitas Pekerja Migran Indonesia, keberadaan tenaga kerja asing, serta potensi tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

Melalui PIMPASA, petugas imigrasi melakukan pembinaan, sosialisasi, dan edukasi langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini juga mencakup penguatan koordinasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.

Pendekatan ini bertujuan membangun kesadaran hukum sekaligus mencegah praktik pekerja migran nonprosedural. Selain itu, keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memperkuat pengawasan di tingkat lokal.

Ke depan, penguatan peran komunitas dinilai menjadi kunci dalam menjaga ketertiban keimigrasian di daerah dengan mobilitas tinggi. Program ini juga menunjukkan pergeseran pendekatan dari administratif ke partisipatif dalam pengawasan keimigrasian.