REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) untuk Indonesia. Program tersebut diawali dengan pembangunan 14 PLTS di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau dengan total kapasitas 5,3 GWp.
“Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi saya luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak,” kata Prabowo dalam Launching dan Groundbreaking Program PLTS 100 GWp di Bali, Selasa (25/8/2026).
Prabowo menargetkan pembangunan PLTS 100 GW tersebut rampung dalam tiga tahun. Bahkan, ia membuka kemungkinan target itu dipercepat menjadi dua tahun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan program tersebut memiliki nilai investasi sekitar 73 miliar dolar AS atau lebih dari Rp 1.140 triliun. Program ini diproyeksikan menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja dan menghemat subsidi energi hingga Rp 73,9 triliun per tahun.
Bahlil mengatakan program tersebut mulai dieksekusi hanya 11 hari setelah Prabowo menyampaikan pidato pengantar RAPBN 2027 yang salah satunya menginstruksikan percepatan implementasi PLTS 100 GW.
“Hari ini kita mengambil satu langkah besar untuk mewujudkan apa yang selalu Bapak Presiden arahkan kepada kami, yaitu swasembada dan kedaulatan energi nasional,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, PLTS 100 GW bukan sekadar proyek pembangkit listrik, tetapi bagian dari strategi memanfaatkan sumber daya energi Indonesia sekaligus menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
“Jika matahari Indonesia, panel suryanya dibuat oleh jerih payah rakyat Indonesia, dan baterai listriknya dihasilkan dari keringat tenaga kerja Indonesia, maka energi surya ini adalah energi Indonesia, energi Ibu Pertiwi,” ujarnya.
Prabowo menegaskan PLTS 100 GW merupakan bagian dari upaya membuat Indonesia berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan energi.
“Kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Prabowo.
Ia bahkan menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor minyak dan LPG dalam waktu sesingkat-singkatnya. Menurut dia, energi surya akan diperkuat dengan panas bumi, gas, dan peningkatan produksi minyak nasional.
“Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang sudah kita temukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh impor lagi satu barel pun minyak,” ujarnya.
Bahlil mengatakan program PLTS juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik berbahan bakar solar. Saat ini masih terdapat sekitar 12,6 GW pembangkit listrik yang menggunakan solar.
Konsumsi tersebut diperkirakan setara dengan kebutuhan minyak sekitar 230 ribu hingga 250 ribu barel per hari. Konversi pembangkit diesel ke energi terbarukan diharapkan dapat menekan impor BBM sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi domestik.
Khusus Bali, pembangunan PLTS 1 GW diperkirakan menghemat penggunaan solar sekitar 600 ribu kiloliter. Bahlil mengatakan Bali masih mengandalkan sejumlah pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
“Selama ini ternyata Bali masih pakai PLTD. Jadi, tidak heran kemudian kalau ini kita lakukan di Bali karena kampanyenya adalah green energy,” kata Bahlil.
Selain mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, program PLTS 100 GW diproyeksikan menurunkan emisi sekitar 140 juta ton karbon dioksida (CO2) per tahun. Nilai ekonomi karbon dari pengurangan emisi tersebut diperkirakan mencapai Rp 6,31 triliun.
Untuk tahap awal, pemerintah menyiapkan 5,3 GWp melalui 14 PLTS. Khusus Bali, kapasitasnya mencapai 1 GW atau 1.000 MW dan dilengkapi sistem penyimpanan energi berbasis baterai.
Bahlil menjelaskan harga listrik PLTS berada di kisaran 5-6 sen dolar AS per kilowatt-hour (kWh), belum termasuk baterai. Biaya baterai akan bergantung pada durasi penyimpanan, mulai empat hingga 24 jam.
Program ini juga akan menyasar desa-desa yang belum mendapatkan akses listrik. Bahlil mencontohkan pembangkit 1 MW yang telah dibangun Pertamina di salah satu kabupaten di Sumatra. Pembangkit tersebut mendukung penyediaan listrik, penyimpanan energi, hingga kegiatan ekonomi masyarakat seperti perikanan.
“Desa-desa yang selama ini belum ada listrik, kita akan penetrasi dengan program 100 gigawatt dan listrik masuk desa agar semuanya bisa ada listriknya,” ujarnya.
Bahlil mengatakan pembangunan PLTS 100 GW akan dilakukan secara masif dalam tiga tahun. Pemerintah akan mengutamakan keterlibatan badan usaha melalui skema independent power producer (IPP).
Jika harga listrik yang ditawarkan kompetitif, proyek akan diberikan kepada IPP. Namun, apabila harga tidak kompetitif atau tidak ada investor yang berminat, pemerintah akan mengambil alih pembangunan melalui skema yang melibatkan Danantara.
“Kalau harganya kompetitif kita kasih IPP, kalau tidak kompetitif dan tidak ada yang mau, maka kita akan ambil alih untuk dikerjakan oleh pemerintah lewat Danantara,” katanya.
Bahlil menegaskan proyek tersebut merupakan hasil kerja lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah juga melibatkan PLN, Pertamina, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan sejumlah kementerian teknis.
Prabowo meminta seluruh jajaran bekerja cepat mencapai target tersebut. Ia bahkan membandingkan target energi dengan keberhasilan pemerintah mencapai sejumlah target pangan lebih cepat dari jadwal.
Menurut dia, pembangunan PLTS 100 GW merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia sekaligus menghadapi berbagai dinamika global.

3 hours ago
7







































:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5692679/original/097423800_1778569231-1_1_.jpg)



:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5547403/original/034869900_1775458279-pexels-crysnet-14537683.jpg)




