Industri Hulu Migas Dinilai Beri Efek Berganda bagi Ekonomi Daerah

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina, Rinto Pudyantoro, menjelaskan kontribusi sektor hulu migas tidak hanya tercermin dari penerimaan negara, tetapi juga berdampak langsung pada pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, hingga pembangunan infrastruktur.

“Seringkali muncul persepsi bahwa keberadaan industri migas tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Padahal, jika dilihat secara komprehensif, industri ini justru memberikan dampak ekonomi yang sangat besar dan berlapis bagi daerah,” ujar Rinto dalam acara Media Education IPA, Rabu (1/4).

Rinto merinci, kontribusi tersebut antara lain berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) migas, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) migas, serta skema Participating Interest (PI) sebesar 10% yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sebagai gambaran, pada 2023 Provinsi Riau tercatat menerima DBH migas sebesar Rp3,6 triliun dan PBB migas sebesar Rp3,9 triliun.

Selain itu, aktivitas operasi di wilayah kerja (WK) migas turut mendorong perputaran ekonomi lokal melalui belanja barang dan jasa serta keterlibatan pelaku usaha daerah. Dampak lanjutan juga terlihat pada pengembangan industri turunan, penyediaan energi untuk kebutuhan domestik seperti pembangkit listrik, hingga pembangunan fasilitas umum.

Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan pengembangan masyarakat (PPM) juga menjadi bagian penting dalam memperkuat kontribusi sosial ekonomi di wilayah operasi.

“Multiplier effect industri hulu migas tidak hanya berhenti pada penerimaan negara, tetapi juga menjalar ke berbagai sektor, termasuk tenaga kerja lokal, infrastruktur, hingga penguatan ekonomi daerah secara keseluruhan,” tambahnya.

Dari sisi penerimaan negara, sektor ini juga berkontribusi besar melalui PBB. Pada 2022, total PBB nasional mencapai Rp24,01 triliun, dengan kontribusi PBB migas sebesar Rp13,711 triliun atau lebih dari 50% dari total tersebut.

Namun demikian, Rinto menilai tantangan utama terletak pada optimalisasi pemanfaatan dana oleh pemerintah daerah. Pasalnya, besarnya penerimaan dari DBH dan PBB migas belum tentu otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa pengelolaan yang tepat.

Di tengah tren penurunan produksi migas, ia menegaskan sektor hulu migas tetap menjadi salah satu penopang penting perekonomian nasional maupun daerah. Dengan pengelolaan yang optimal, industri ini dinilai mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan.