1 week ago
9
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah (Jateng), M. Yusuf Chudlori, mendukung gagasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurutnya, selama ini kontestasi pilkada langsung hanya mungkin diikuti oleh orang-orang dengan sumber daya kapital besar atau figur dengan popularitas seperti selebritas. Hal itu pada akhirnya menyebabkan tokoh terpilih terkadang tak berkualitas.
Yusuf Chudlori atau akrab disapa Gus Yusuf mengungkapkan, ongkos politik yang harus dikucurkan pasangan calon (paslon) dalam kontestasi pilkada dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Biaya tersebut juga harus turut ditanggung partai politik (parpol) pengusung.
Menurutnya, dengan biaya besar yang harus dikeluarkan, parpol tentu berkeinginan agar paslonnya memenangkan pilkada. "Partai politik akhirnya banyak yang mengesampingkan kualitas (paslon). Akhirnya cari calon yang populer. Yang pertama kali akan disurvei adalah popularitasnya, kedua adalah isi tas (dana), ketiga baru kualitas," ucap Gus Yusuf, Sabtu (3/1/2025).
"Maka banyak muncul calon-calon atau kepala daerah yang mungkin kualitasnya terbatas, belum memenuhi standar, bahkan mungkin belum cukup umur," tambah Gus Yusuf.
Menurutnya, dengan kultur pilkada semacam itu, kader parpol yang dinilai berkualitas, akan sulit ikut berkontestasi ketika tak mempunyai modal besar atau kurang dikenal di masyarakat. "Sekarang kader-kader dan putra-putra daerah yang potensial, dengan sistem (pemilihan) langsung, kalau tidak punya modal finansial, jadi semacam tidak punya harapan," ucapnya.
Gus Yusuf berpendapat, sudah cukup banyak contoh calon kepala daerah bukan berasal dari daerah terkait. "Sekarang banyak orang di luar daerah, dari ibu kota, kepingin jadi bupati di (wilayah) A atau B hanya karena dia punya modal kapital. Paling mereka mengajak kader daerah untuk dijadikan wakil," katanya.
Menurutnya, dengan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD, kader-kader parpol potensial dan berkualitas, mempunyai kesempatan untuk menjadi bupati, wali kota, bahkan gubernur. Selain itu, proses pemilihan calon juga akan lebih sederhana dibandingkan pilkada langsung.
Gus Yusuf meyakini, pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas. "Karena nanti partai-partai pasti akan mengajukan kader-kader terpilih dan sudah teruji," ujarnya.
"Akan kecil kemungkinannya muncul kader-kader baru yang hanya berbekal popularitas tapi tidak punya pengalaman di pemerintahan. Apalagi hanya berbekal isi tas," tambah Gus Yusuf.
