Kemendag Yakin Kebijakan B50 tak Ganggu Pasokan CPO untuk Minyak Goreng

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Perdagangan menegaskan kebijakan penerapan bahan bakar nabati biodiesel 50 (B50) tidak akan mengganggu pasokan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk kebutuhan minyak goreng nasional.

“Tidak, tidak (berpengaruh). Kita negara penghasil sawit terbesar di dunia dan CPO adalah salah satu produk turunannya,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kementerian Perdagangan Iqbal Shoffan Shofwan di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Iqbal menyampaikan, ketersediaan CPO di Indonesia tidak perlu dikhawatirkan. Sejak terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, Indonesia tidak pernah lagi mengalami kelangkaan minyak goreng.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa minyak goreng di pasar memiliki beberapa lapisan kategori, mulai dari minyak goreng premium, second brand atau merek menengah, hingga produk MinyaKita yang disubsidi pemerintah.

“Jadi, kalau ketersediaan CPO di Indonesia itu kita nggak perlu khawatir, ya,” kata Iqbal.

Pemerintah berencana menerapkan mandatori B50 — bahan bakar solar dengan campuran 50 persen bahan nabati (fatty acid methyl ester/FAME) yang bersumber dari CPO — untuk menghentikan impor solar mulai 2026.

Terkait meningkatnya kebutuhan CPO, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan rencana pemangkasan ekspor hingga 5,3 juta ton guna mendukung penerapan wajib bahan bakar nabati jenis B50.

Amran menjelaskan, program mandatori B50 membutuhkan CPO sebanyak 5,3 juta ton per tahun.

“Produksi CPO Indonesia mencapai 46 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, sekitar 20 juta ton diolah di dalam negeri, sementara 26 juta ton diekspor,” ujar Amran dalam keterangan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (9/10/2025).

sumber : Antara