Kepri Raih Peringkat Kedua Nasional untuk Inovasi Pengelolaan Kepegawaian

REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNG PINANG -- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meraih pengakuan nasional dengan menempati posisi kedua sebagai provinsi terbaik dalam inovasi pengelolaan kepegawaian pada BKN Award 2025. Capaian ini menegaskan komitmen Kepri terhadap penerapan sistem merit, pemanfaatan teknologi informasi, serta efektivitas manajemen ASN.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Jakarta, Rabu (19/11). Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, hadir menerima penghargaan tersebut bersama para peraih penghargaan dari kategori lain.

Kepri berada tepat di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menjadi terbaik pertama, sementara posisi ketiga ditempati Pemerintah Provinsi Gorontalo. Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator seperti implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) manajemen ASN, hingga pemanfaatan sistem informasi kepegawaian dan kinerja.

Ajang BKN Award tahun ini menetapkan lima kategori penghargaan: kementerian, lembaga (LPNK, LMS, dan lembaga negara), pemerintah provinsi, pemerintah kota, serta pemerintah kabupaten. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh, disaksikan sejumlah menteri dan pejabat negara.

Berikut daftar penerima penghargaan BKN Award 2025 untuk tiap kategori:

Kategori Kementerian:

1. Kementerian PPN/Bappenas

2. Kementerian Sosial

3. Kementerian Komunikasi dan Digital

Kategori Lembaga, LPNK, LMS, Lembaga Negara:

1. LKPP

2. Lembaga Administrasi Negara

3. Badan Siber dan Sandi Negara

Kategori Pemerintah Provinsi:

1. Pemprov Jawa Tengah

2. Pemprov Kepulauan Riau

3. Pemprov Gorontalo

Kategori Pemerintah Kota:

1. Pemkot Tangerang

2. Pemkot Bogor

3. Pemkot Yogyakarta

Kategori Pemerintah Kabupaten:

1. Pemkab Sleman

2. Pemkab Ngawi

3. Pemkab Gresik

BKN menyebut penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap instansi pemerintah yang berhasil menghadirkan inovasi, konsistensi, dan tata kelola terbaik dalam manajemen ASN. Melalui penilaian tahunan ini, BKN berharap setiap instansi terus memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

sumber : Antara