Komisi III DPR Gelar RDPU Terkait Polemik Kasus Videografer Amsal Sitepu

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (tengah) bersama Anggota Komisi III Rikwanto (kanan) dan Anggota Komisi VI Kawendra Lukistian (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus videografer Amsal Christy Sitepu yang dituduh melakukan korupsi anggaran proyek video profil desa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026). Komisi III DPR menyatakan secara substantif kerja kreatif videografer tidak memiliki harga tertentu sehingga tidak bisa dikatakan terjadi penggelembungan atau mark up dari harga baku serta menyerukan agar Majelis Hakim mempertimbangkan putusan bebas atau setidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Layar menampilkan terdakwa kasus dugaan korupsi anggaran proyek video profil desa Amsal Christy Sitepu saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR secara daring di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026). Komisi III DPR menyatakan secara substantif kerja kreatif videografer tidak memiliki harga tertentu sehingga tidak bisa dikatakan terjadi penggelembungan atau mark up dari harga baku serta menyerukan agar Majelis Hakim mempertimbangkan putusan bebas atau setidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Anggota Komisi VI Kawendra Lukistian (kanan) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus videografer Amsal Christy Sitepu yang dituduh melakukan korupsi anggaran proyek video profil desa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026). Komisi III DPR menyatakan secara substantif kerja kreatif videografer tidak memiliki harga tertentu sehingga tidak bisa dikatakan terjadi penggelembungan atau mark up dari harga baku serta menyerukan agar Majelis Hakim mempertimbangkan putusan bebas atau setidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Layar menampilkan terdakwa kasus dugaan korupsi anggaran proyek video profil desa Amsal Christy Sitepu saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR secara daring di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026). Komisi III DPR menyatakan secara substantif kerja kreatif videografer tidak memiliki harga tertentu sehingga tidak bisa dikatakan terjadi penggelembungan atau mark up dari harga baku serta menyerukan agar Majelis Hakim mempertimbangkan putusan bebas atau setidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) bersama Anggota Komisi VI Kawendra Lukistian (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus videografer Amsal Christy Sitepu yang dituduh melakukan korupsi anggaran proyek video profil desa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026). Komisi III DPR menyatakan secara substantif kerja kreatif videografer tidak memiliki harga tertentu sehingga tidak bisa dikatakan terjadi penggelembungan atau mark up dari harga baku serta menyerukan agar Majelis Hakim mempertimbangkan putusan bebas atau setidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (tengah) bersama Anggota Komisi III Rikwanto (kanan) dan Anggota Komisi VI Kawendra Lukistian (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus videografer Amsal Christy Sitepu yang dituduh melakukan korupsi anggaran proyek video profil desa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026). Komisi III DPR menyatakan secara substantif kerja kreatif videografer tidak memiliki harga tertentu sehingga tidak bisa dikatakan terjadi penggelembungan atau mark up dari harga baku serta menyerukan agar Majelis Hakim mempertimbangkan putusan bebas atau setidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan. (FOTO : Republika/Thoudy Badai)