Krisis Selat Hormuz Jadi Momentum Industri Otomotif Perluas Bisnis Kendaraan Listrik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gejolak geopolitik di Timur Tengah memicu lonjakan harga dan memangkas pasokan minyak global. Menanggapi ketidakpastian ini, Presiden Prabowo Subianto kembali mendorong adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) secara masif. Pelaku industri otomotif perlu mengambil peran agar target tersebut dapat terealisasi.

Para pakar menilai krisis energi akibat penutupan Selat Hormuz menjadi peringatan akan rentannya ketahanan energi nasional ketika terjadi fluktuasi harga dan pasokan minyak global. Transisi ke kendaraan listrik berpotensi menjadi strategi kunci bagi Indonesia untuk mengatasi masalah ini dengan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).

“Ketergantungan pada BBM impor membuat Indonesia sangat rentan terhadap krisis global seperti yang terjadi saat ini. Ini harus menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi bersih dan elektrifikasi, khususnya di sektor transportasi,” kata Direktur Eksekutif Satya Bumi Andi Muttaqien dalam pernyatannya, Sabtu (4/4/2026).

Namun, percepatan transisi menuju kendaraan listrik akan sulit terealisasi tanpa kontribusi pelaku industri otomotif yang telah puluhan tahun beroperasi di Indonesia. Policy Strategist Coordinator CERAH  Dwi Wulan Ramadani menambahkan krisis BBM seharusnya menjadi momentum bagi produsen otomotif untuk memperbesar pasar kendaraan listrik di Indonesia.

“Peran automaker akan menjadi sangat krusial dalam membantu percepatan pengembangan pasar EV di Indonesia, tentu hal ini perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam hal menciptakan permintaan EV. Dengan respons cepat peralihan ke EV saat ini; maka kita akan terus akan melepas ketergantungan energi dan membangun ketahanan energi lebih kuat," kata Dwi.

Selama ini, pemerintah dan perusahaan otomotif cenderung hanya berfokus pada hilirisasi di sektor hulu, terutama melalui produksi nikel dan baterai, tanpa diimbangi percepatan elektrifikasi kendaraan di sisi hilir. Ekspansi tambang nikel yang masif telah memicu deforestasi, pencemaran lingkungan, dan konflik sosial di berbagai wilayah, termasuk di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara.

“Agresivitas di sektor hulu tanpa diiringi pemerataan di hilir hanya akan memperbesar dampak negatif bagi masyarakat yang terdampak transisi energi, tanpa benar-benar menghadirkan manfaatnya. Hingga kini, mereka belum merasakan keuntungan dari kendaraan listrik, salah satunya karena perusahaan otomotif masih pasif dalam mendistribusikan kendaraan listrik di Indonesia,” kata Andi.

Padahal, kata Dwi, kendaraan listrik menciptakan efisiensi biaya yang signifikan, yakni 2-3 kali lebih murah per kilometernya dibandingkan dengan kendaraan BBM konvensional. Hal ini utamanya karena harga listrik lebih stabil dibandingkan harga minyak global. Dalam jangka panjang, pengurangan proporsi impor BBM juga berpotensi memperbaiki neraca perdagangan dan mengurangi biaya subsidi energi yang selama ini mencapai 20 persen dari APBN.

Tak terbatas pada kendaraan pribadi, Dwi Wulan menyarankan, elektrifikasi juga perlu dilakukan untuk transportasi publik. Investasi besar-besaran pada sektor ini akan menghindarkan Indonesia dari risiko pergeseran ketergantungan energi. Pengembangan transportasi publik berbasis listrik seperti bus, kereta, dan angkutan massal lainya juga menjadi kunci untuk memastikan transisi energi tidak hanya rendah karbon, tapi juga efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

“Pemerintah seharusnya mengembangkan strategi ketahanan energi nasional yang tidak hanya berfokus pada substitusi teknologi, tetapi juga pada pengurangan konsumsi energi serta perbaikan sistem transportasi publik,” tambah Andi.

Akselerasi untuk beralih pada Electric Vehicle di Indonesia pun harus memperhatikan perbaikan di sektor hulu. Meminjam prinsip pada dunia otomotif “fast but not reckless”. Hal ini berarti percepatan produksi kendaraan listrik juga harus disertai komitmen dan upaya nyata perbaikan tata kelola sumber daya alam yang ketat agar tidak menimbulkan masalah.

Andi menyarankan pemerintah untuk memperkuat standar lingkungan dan sosial dalam rantai pasok mineral kritis seperti nikel, termasuk perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Pemerintah juga perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan kawasan industri dan proyek hilirisasi.

“Selain itu, pemerintah perlu memastikan pendekatan transisi yang berkeadilan (just transition) dengan melibatkan masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan,” ujar Andi.

Dwi Wulan menambahkan, perusahaan otomotif juga perlu memiliki komitmen tata kelola. “Produsen dan investor wajib menerapkan praktik due diligence pada rantai pasok bahan baku kendaraan, lalu memastikan perlindungan hak masyarakat adat, dan tentunya melaporkan dampak lingkungan secara terbuka,” tegas Dwi.