Kunjungan Kongres RRT ke DPRD Jabar Buka Peluang Kolaborasi Strategis

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja delegasi Kongres Republik Rakyat Tiongkok di Kota Bandung, Selasa (12/5/2026). Pertemuan ini membahas pengawasan anggaran, tata kelola pemerintahan daerah (pemda), hingga peluang kerja sama strategis antara Jawa Barat dan sejumlah daerah di Tiongkok.

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, mengatakan kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan bilateral yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi kedua belah pihak.

“Dalam perspektif kelembagaan DPRD, hubungan ini sangat relevan untuk mendukung penguatan kapasitas tata kelola pemda, khususnya dalam menjalankan fungsi penganggaran,” ujar Buky, Selasa (12/5/26).

Menurut dia, DPRD Jawa Barat memandang penting adanya ruang pembelajaran dan pertukaran pengalaman internasional, termasuk dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok yang dinilai memiliki pengalaman panjang dalam pembangunan berbasis teknologi, industrialisasi, dan tata kelola perkotaan modern.

Buky menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama ini telah menjalin berbagai kerja sama dengan sejumlah wilayah di Tiongkok, seperti Provinsi Heilongjiang, Guangxi Zhuang, Chongqing, dan Sichuan. Bentuk kerja sama tersebut meliputi hubungan sister province, investasi industri, pendidikan, perdagangan, hingga pertukaran teknologi.

Ia menilai, berbagai kerja sama itu telah memberikan dampak positif bagi pembangunan di Jawa Barat. Hubungan antarnegara, kata dia, tidak hanya sebatas diplomasi formal, tetapi juga menjadi sarana transfer pengetahuan, inovasi kebijakan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

“Oleh karenanya kami mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bekerja sama dengan negara manapun sepanjang itu untuk kebaikan bersama,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Jawa Barat juga menyoroti sejumlah area strategis yang dinilai berpotensi diperkuat melalui kolaborasi internasional.Di antaranya penguatan pengelolaan anggaran daerah, pengembangan infrastruktur, transfer pengetahuan untuk industri dan UMKM, pengembangan smart city, tata kelola digital, penguatan sumber daya manusia, hingga kerja sama teknologi lingkungan dan ekonomi hijau.

Buky berharap, kunjungan itu tidak hanya mempererat hubungan kelembagaan, juga melahirkan program-program kerja sama yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami meyakini hubungan kerja sama yang kuat harus dilandasi prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan memberikan manfaat bersama,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Rizaldy Danar Priambodo, menjelaskan peran strategis DPRD dalam siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Rizaldy, pada fase perencanaan KUA-PPAS, DPRD menjalankan fungsi legislasi untuk memastikan keselarasan regulasi dan visi pembangunan daerah. Sedangkan pada tahap pembahasan Raperda APBD, DPRD merumuskan draf final kebijakan anggaran.

Ia menambahkan, fungsi anggaran DPRD pada tahap perencanaan dilakukan untuk mempertajam prioritas program dan mengunci plafon anggaran. Sementara dalam pembahasan Raperda APBD, DPRD melakukan pendalaman terhadap rincian alokasi anggaran setiap perangkat daerah.

Adapun fungsi pengawasan DPRD, lanjut dia, dilakukan pada tahap pasca-pengesahan APBD dengan memantau penyerapan anggaran serta kualitas pelaksanaan proyek di lapangan.

“Fungsi pengawasan dan evaluasi akhir bukan sekadar ketuk palu legalitas, melainkan komitmen politik bahwa setiap rupiah yang disahkan memiliki indikator kinerja yang jelas,” kata Rizaldy.