Lebaran Topat, Tradisi Sasak yang Menjadi Magnet Pariwisata NTB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menyebut tradisi Lebaran Topat bukan sekadar ritual adat, melainkan juga potensi besar untuk mendongkrak sektor pariwisata di Bumi Sasak.

“Ini bukan hanya tradisi, tetapi refleksi spiritual yang menguatkan hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama,” ujar Iqbal saat menghadiri perayaan Lebaran Topat di kawasan Amphitheater Senggigi, Lombok Barat, Sabtu (29/3/2026).

Gubernur mengapresiasi konsistensi masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjaga Lebaran Topat sebagai identitas budaya Sasak yang khas. Menurutnya, perayaan yang digelar setiap 8 Syawal ini bukan hanya penutup rangkaian Idul Fitri, melainkan momentum penuh makna.

Filosofi ketupat dengan empat sisinya, Lebaran, Luberan, Leburan, dan Labur, melambangkan kesempurnaan ibadah, keikhlasan berbagi, saling memaafkan, serta kembali ke kesucian diri.

Sejak pagi hari, ribuan masyarakat memadati kawasan Senggigi dengan mengenakan busana terbaik dan membawa dulang ketupat serta hidangan khas. Wisatawan domestik hingga mancanegara turut larut dalam suasana, menyaksikan langsung tradisi unik yang hanya ada di Lombok.

“Lebaran Topat bukan sekadar perayaan adat, melainkan pesta budaya yang merekatkan kebersamaan, memperkuat identitas, sekaligus menjadi magnet pariwisata unggulan NTB,” tegas Gubernur.

Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menambahkan bahwa Lebaran Topat adalah warisan leluhur yang terus hidup dalam denyut masyarakat Sasak. Tahun ini, perayaan tampil lebih semarak dengan berbagai atraksi budaya, parade kreatif, iringan musik tradisional, dan partisipasi pelaku pariwisata seperti hotel dan resort di Senggigi, tanpa menghilangkan esensi tradisi.

Sementara itu, di tengah semarak Lebaran Topat, akademisi Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, Dr. I Putu Mardika, menilai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) mendukung pendidikan karakter anak di era digital.

“Regulasi ini menjadi respons negara terhadap perubahan lanskap budaya akibat penetrasi teknologi digital yang masif,” ujar Mardika di Singaraja, Sabtu.

sumber : Antara