Membangun Manusia dari Pinggiran: Mengapa Sekolah Rakyat Perlu Diberi Kesempatan

Marsya Salafia

Sekolah | 2026-06-22 13:19:35

source: pinterest

Ditengah berjalannya program sekolah rakyat, banyak menuai pro kontra dari masyarakat. Mulai dari jumlah anggaran yang dihabiskan terlihat sudah menyentuh setengah dari total anggaran yang diberikan sampai kekhawatiran adanya korupsi diatas kepentingan pemenuhan hak anak-anak. Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Proses ini dilakukan dengan asesmen yang ketat untuk memastikan hanya anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk. Sebelum masuk ke pembahasan mari kita mengulas apa itu sekolah rakyat.

Sekolah rakyat, program yang diprakasai pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dengan mengandalkan sekolah berasrama gratis bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini dimulai dari 14 Juli 2025 dan enam bulan kemudian tepatnya 12 Januari 2026 resmi diluncurkan seluruh Indonesia. Pertumbuhan pengerjaan program ini pada April 2026 telah tersebar di 36 provinsi, 166 lokasi, menjangkau hampir 15.000 siswa dan 2.500 tendik dan kependidikan berstandar nasional. Terdapat 500 pembangunan sekolah rakyat di tahun 2029 yang menjadi target program ini.

Dalam pembangunannya, kementerian sosial menunuk kementerian pekerjaan umum. Persyaratan juga sudah harus dipenuhi dan sesuai dengan tata tertib sebelum memulai pembangunan. Menciptakan masyarakat yang maju dan sejahtera tentu membutuhkan pendidikan yang mumpuni. Namun, di Indonesia hal ini masih menjadi tantangan besar terkhusus dalam hal pemerataan akses pendidikan. Masih banyak anak-anak yang putus sekolah atau bahkan tidak pernah menginjakkan kaki di sekolah karena keterbatasan biaya atau akses, terutama bagi mereka dari keluarga miskin. Dengan adanya fenomena ini, pemerintah ingin mengembalikan pemenuhan hak anak-anak di bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah rakyat karena setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan.

Penerapan program ini juga ada penolakan dari rakyat. Beberapa orang tua tidak setuju memasukkan anaknya ke sekolah rakyat karena sistemnya yang menganut sekolah berasrama. Dalam menanggapi hal ini, pemerintah juga tidak bisa memaksakan. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muttakin, “ketika masyarakat itu memang ingin ke sekolah reguler, ya monggo”, ujarnya.

Setelah mengetahui program ini meraup anggaran cukup besar, setengah dari dana BOS, menimbulkan keraguan mengenai apakah program ini efektif atau tidak. Banyak bermunculan ketakutan akan memberi keuntungan bagi kaum elite. Mengapa pemerintah membuat sistem baru tidak membenahi saja program yang telah ada, mengapa tidak memanfaatkan bangunan yang sudah tidak terpakai?

Banyak nya kontra yang ditujukan pada program ini, namun bagi kelompok yang pro dengan sekolah rakyat mereka melihat dari kaca mata keadilan sosial. Sekolah biasa yang menghapus kewajiban membayar SPP tetap tidak terjangkau oleh anak yang berada di keluarga desil 1 dan 2 karena adanya biaya yang tak terlihat seperti makan, transpor, buku, dan sekolah rakyat memotong semua biaya tersebut. Mereka juga melihat program ini sebagai langkan yang berani untuk meningkatkan Human Development Index Indonesia pada masyarakat kelompok bawah. Ditambah dengan sekolah berbasis asrama juga dinilai baik karena mereka berada di lingkungan yang lebih kondusif. Mereka dapat fokus belajar 100% tanpa harus terganggu pada hal lain di sekitaran mereka dan juga berkontribusi pada pembentukan karakter tiap anak.

Dari beberapa poin yang dijabarkan diatas terkait dengan kelompok yang kontra dengan program ini, mari kita bahas tiap poinnya.

1. Kekhawatiran adanya pemborosan anggaran.

Pembangunan sekolah dari nol, penyediaan transportasi, makan, seragam hingga alat tulis secara gratis bukan termasuk pemborosan, namun intervensi negara yang fundamental. Seperti yang kita tahu, intervensi pemerintah sampai pada biaya SPP melalui program BOS atau KIP tanpa melibatkan hidden cost seperti ongkos, makan, buku. Dalam konsep ekonomi pembangunan (Teori Human Capital oleh Gary Becker) menjelaskan hambatan terbesar bagi anak yang putus sekolah adalah biaya pendukung. Maka dari itu, biaya tersebut ditanggung 100% oleh pemerintah.

2. Adanya krisiko korupsi.

Banyaknya program di segala aspek yang membutuhkan anggaran tidak sedikit, akan membuka kesempatan untuk dikorupsi. Logika ini menjelaskan sebaliknya. Menyatukan seluruh anggaran di bawah satu program terpusat, pengaasan akan lebih mudah dan transparan jika dibandingkan dengan harus memecah anggaran ke ribuan sekolah melalui dana hibah yang rawan untuk masuk ke kantong pribadi. Sistem ini juga bisa menerapkan teknologi E-Procurement (LKPP) tingkat tinggi yang melibatkan pengawasan secara real-time dari BPK, BPKP, bahkan KPK.

3. Mengapa sekolah rakyat diistimewakan?

Biaya sekolah rakyat ditanggung 100% sedangkan anak-anak penerima KIP/BOS masih memkirkan biaya tambahan. Teori keadilan oleh John Rawls menjelaskan persamaan sikap yang ditujukan pada orang dengan perbedaan kondisi justru merupakan ketidakadilan. KIP dan BOS ditujukan secara massal guna menekan angka putus sekolah secara umum. Namun, bantuan tersebut masih belum dapat diakses oleh kelompok masyarakat baah yang berada di zona kemiskinan ekstrem, maka dari itu mereka memerlukan bantuan seperti sekolah rakyat. Intervensi yang diberikan oleh program sekolah rakyat ini menggunakan konsep keadilan vertikal.

4. Mengapa tidak fokus membenahi BOS/KIP dan sekolah biasa yang sudah ada?

Membenahi sistem raksasa yang sudah berjalan tentu butuh aktu bertahun-tahun, regulasi yang berbelit dan penyesuaian birokrasi di puluhan ribu sekolah dengan permasalahan yang berbeda. Sistem desentralisasi BOS dan KIP yang gemuk memicu "kebocoran halus" serta ketimpangan standar antarwilayah yang lambat diperbaiki, sehingga Sekolah Rakyat diciptakan sebagai jalur cepat (fast-track) untuk langsung menyelamatkan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang terancam putus sekolah.

Sekolah-sekolah yang mendapatkan BOS tidak memutus rantai anak putus sekolah. Menambah dana BOS tidak menyelesaikan masalah karena dana tersebut tidak ditujukan untuk memenuhi hidden cost (nutrisi, transportasi, atau bekerja membantu orang tua). Dengan itu, sekolah rakyat mengisi lubang yang tidak dapat dijangkau dengan regulasi BOS atau KIP, dengan menanggung 100% biaya kebutuhan selama belajar. Saat ini, pemerintah sudah memulai kegiatan revitalisasi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang teridentifikasi rusak sedang hingga berat.

5. Memanfaatkan gedung-gedung sekolah yang sudah gulung tikar.

Terlihat efisien namun perlu untuk digali lebih dalam melalui kacamata analisis manajemen risiko dan ekonomi politik guna melihat dari prespektif lain. Menggunakan sekolah yang sudah tidak terpakai menjadi hal pertimbangan karena sekolah-skolah tersebut berada di daerah urban yang mengalami perubahan demografi sedangkan target dari sekolah rakyat ditujukan pada kelompok masyarakat dengan kemiskinan ekstrim dan berada di wilayah terpencil. Asumsi terkait dengan lebih baik merenovasi gedung sekolah yang sudah ditutup daripada membangun sekolah dari nol jauh lebih mahal ketimbang membangun fasilitas baru yang sudah dirancang matang. Lalu, alih fungsi gedung sekolah yang tutup sering kali terhambat oleh sengketa hukum tanah kas desa, sehingga menunggu penyelesaiannya justru akan memicu kelumpuhan kebijakan (policy paralysis) yang menghambat kecepatan penyelamatan generasi terancam putus sekolah.

Pada akhirnya, kita juga perlu memahami pandangan dari segala sisi sehingga kita dapat memahami kompleksitas dari program tersebut. Sebagai warga Indonesia tentu kita harus mengawasi jalannya program sekolah rakyat yang sangat menguntungkan dan memberi kesempatan bagi mereka yang susah untuk menginjakkan kakinya di sekolah, agar tidak menyasar ke kantong para elite. Kita juga perlu mengkritik jikalau ada regulasi atau praktik di lapangan yang dirasa kurang sesuai namun dengan etika. Dan diharapkan juga kepada pemerintah untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada anak-anak yang sudah seharusnya dapat merasakan program sekolah rakyat ini, transparansi anggaran guna menghindari kekeliruan yang dapat membuat program tidak kondusif, dan tidak lupa untuk menjaga amanah agar program ini menyasar ke pihak yang dituju untuk membentuk penerus bangsa.