Menkeu Telusuri Tunggakan Pembayaran Rp 400 Miliar kepada Pelaku Usaha MICE

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan menelusuri tunggakan pembayaran kepada pelaku usaha meeting, incentive, convention, exhibition (MICE), event, dan multievent yang mencapai hampir Rp400 miliar dan belum terselesaikan selama lebih dari empat tahun. Pemerintah akan memeriksa kembali posisi penanganan masalah tersebut guna memastikan penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak.

“Nanti segera saya cek, karena 2021 kan saya belum tahu (belum jadi Menteri Keuangan). Soal ini belum sampai ke saya juga. Tapi memang saya pernah dengar ada vendor atau kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah atau kementerian yang sampai saat ini belum dibayar, padahal pelaksanaannya sudah berjalan,” kata Purbaya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Menkeu berjanji akan berupaya menyelesaikan persoalan tersebut.

“Saya akan lihat sudah sampai mana penanganannya dan akan saya pelajari untuk diselesaikan,” ujarnya.

Sebelumnya, para pelaku usaha yang tergabung dalam Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) mengeluhkan pembayaran kegiatan pemerintah yang belum dibayarkan, meskipun kegiatan telah selesai dilaksanakan.

Salah satunya pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua tahun 2021 yang hingga kini belum terselesaikan selama empat tahun. Kondisi ini dinilai membuat iklim usaha menjadi kurang kondusif.

Ketua Umum DPP INCCA, Iqbal Alan Abdullah, mengatakan terdapat tunggakan sebesar Rp 340 miliar dari PON Papua yang belum dibayarkan kepada pelaku usaha, yang sebagian besar merupakan usaha kecil dan menengah, seperti penyedia katering, kontraktor pameran, transportasi, serta penyelenggara acara pembukaan dan penutupan.

Jumlah itu belum termasuk utang dari Pekan Paralimpik Nasional (Perpanas) XVII Tahun 2021 di Papua senilai Rp58 miliar, sehingga total tunggakan mencapai hampir Rp400 miliar.

Menurut Iqbal, keterlambatan pembayaran tersebut berdampak serius terhadap keberlangsungan usaha anggota yang mengandalkan arus kas jangka pendek untuk operasional.

Ia berharap Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya segera menindaklanjuti dan melunasi kewajiban kepada para vendor.

“Ini supaya anggota kami bisa bergerak kembali dan roda bisnis nasional juga dapat berputar demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja,” kata Iqbal.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa INCCA dan Asita berharap pemerintah dapat mendorong mekanisme pembayaran yang lebih berimbang bagi pemenang tender kegiatan MICE dan multievent pemerintah, dengan pemberian uang muka dan pembayaran bertahap hingga kegiatan selesai.

Selama ini, pembayaran 100 persen baru dilakukan setelah kegiatan selesai, yang dinilai memberatkan penyelenggara.

“Kami juga berharap pemerintah memberikan kemudahan kredit perbankan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai APBN, APBD, BUMN, atau BUMD, dengan jaminan invoice atau SPK sebesar 50–60 persen, seperti di negara lain misalnya Singapura dan Australia,” ujar Iqbal.

sumber : ANTARA