3 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Rahmad Syah Putra (Akademisi & Sekretaris PW ISNU Aceh; Wakil Ketua Umum PP Prima DMI)
Bagi masyarakat Aceh, istilah dayah bukan sekadar institusi tempat menimba ilmu agama, melainkan urat nadi peradaban. Dari bilik-bilik kayu sederhana di masa Kesultanan Aceh Darussalam hingga kompleks modern hari ini, dayah telah melahirkan ribuan ulama, pejuang, dan cendekiawan yang menjaga marwah keislaman di Serambi Mekkah.
Di sisi lain, peta pendidikan Islam di Nusantara juga mencatat nama Pondok Modern Darussalam Gontor, sebuah kiblat pesantren modern di Ponorogo, Jawa Timur yang konsisten mencetak kader umat dengan orientasi global dan kemandirian mutlak.
Ketika model pendidikan Gontor bertemu dengan denyut nadi sejarah Aceh, terbuktilah sebuah dialektika yang menarik: bagaimana tradisi dan modernitas tidak untuk dipertentangkan, melainkan disenyawakan demi menjawab tantangan zaman.
Titik Temu Gontor dan Semangat Keilmuan Aceh
Jika ditarik dari akar historisnya, orientasi pendirian Pondok Modern Darussalam Gontor pada tahun 1926 oleh Trimurti Pendiri (K.H. Ahmad Sahal, K.H. Zainuddin Fanani, dan K.H. Imam Zarkasyi) sebenarnya sebangun dengan semangat intelektual yang sejak berabad-abad lalu hidup di dayah-dayah Aceh. Keduanya menempatkan kemandirian institusi sebagai harga mati. Gontor tidak bergantung pada uluran tangan pemerintah kolonial maupun kekuatan politik praktis; sebuah filosofi walyatakhoof (independensi total) yang juga dijiwai oleh para Teungku di dayah tradisional Aceh dalam merawat kebebasan berpikir dan berdakwah.
Hubungan Aceh dan Gontor bukanlah hubungan yang datang sekonyong-konyong di era modern. Sejarah mencatat bagaimana mobilitas ulama dan penuntut ilmu Nusantara di masa lampau, mulai dari jaringan ulama Haramain (Makkah dan Madinah) hingga jejaring nusantara, menciptakan corak pemikiran yang cair namun kokoh dalam prinsip.
Aceh, dengan tradisi Rangkang dan Dayah Salafi-nya yang kuat, memiliki fondasi teologis dan fikih yang sangat matang melalui literatur klasik (kitab kuning). Sementara itu, Gontor menawarkan sistem manajerial pendidikan, penguasaan bahasa asing (Arab dan Inggris) secara aktif, serta kurikulum terintegrasi (Kulliyatul Mu’allimin Al-Islamiyah) yang kemudian diadopsi oleh banyak lembaga pendidikan Islam di seluruh penjuru negeri, termasuk di Aceh.
Transformasi Dayah di Era Kontemporer: Belajar dari Sinergi
Kini, lanskap pendidikan Islam di Aceh sedang mengalami metamorfosis yang luar biasa. Kehadiran berbagai pesantren dan dayah modern, seperti halnya keberadaan Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 8 di Aceh Besar, Pesantren Modern Tgk. Chiek Oemar Diyan, Al-Falah Abu Lam U, dan banyak institusi lainnya yang menunjukkan adanya semangat adaptasi yang tinggi.
Transformasi ini membuktikan bahwa dayah di Aceh tidak anti-modernitas. Dayah salafi yang fokus pada pendalaman kitab kuning kini banyak yang memperkaya diri dengan manajemen modern, pembelajaran sains, dan teknologi. Sebaliknya, pesantren bergaya Gontor di Aceh juga tetap merawat tradisi pembacaan kitab klasik dan kedisiplinan tinggi.
Sinergi ini melahirkan tipologi santri baru di Aceh: santri yang tidak hanya fasih membaca Fathul Qarib atau Ihya Ulumuddin, tetapi juga cakap berdiskusi dalam bahasa internasional, menguasai teknologi, dan siap memimpin sektor-sektor strategis di masyarakat. Inilah bentuk nyata dari modernisasi tanpa kehilangan akar tradisi.
Merajut Masa Depan Pendidikan Aceh
Namun, tantangan ke depan tentu tidak semakin ringan. Di tengah arus globalisasi, disrupsi digital, dan degradasi moral remaja, institusi pendidikan Islam, baik dayah tradisional maupun pesantren modern, memikul beban moral yang semakin berat.
Pertama, dayah dan pesantren harus mampu menjadi benteng pertahanan karakter sekaligus inkubator, pencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul secara intelektual dan spiritual. Aceh, dengan status otonomi khususnya dan kekhususan syariat Islam, membutuhkan figur-figur pemimpin masa depan yang memiliki integritas moral ala ulama dayah serta visi manajerial global ala alumni pesantren modern.
Kedua, kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Dayah, ulama, dan pengelola lembaga pendidikan modern harus terus diperkuat. Dukungan anggaran, pelatihan manajemen mutu, serta penguatan jaringan alumni lintas institusi akan membuat pendidikan Islam di Aceh semakin diperhitungkan di kancah nasional bahkan internasional.
Ketiga, Digitalisasi dan Penguatan Literasi Kitab Kuning Berbasis Teknologi. Selama ini, dikotomi sering muncul seolah-olah pesantren modern meninggalkan kitab kuning, atau dayah tradisional gagap teknologi. Solusi ke depan adalah melakukan digitalisasi naskah-naskah klasik dan kitab kuning agar dapat diakses melalui platform digital, tanpa menghilangkan metode bandongan dan sorogan yang menjadi jiwa dayah. Santri di dayah tradisional juga perlu diberikan literasi digital yang memadai sehingga mampu mendakwahkan Islam rahmatan lil ’alamin di ruang-ruang siber (media sosial), yang hari ini menjadi medan pertempuran utama ideologi generasi muda.
Keempat, Kemandirian Ekonomi Pesantren (Islamic Boarding School Enterprise).Kunci sukses Gontor bertahan mandiri selama hampir satu abad adalah sistem wakaf produktif. Sudah saatnya dayah-dayah di Aceh didorong untuk keluar dari ketergantungan penuh pada dana bantuan operasional semata. Melalui program inkubator bisnis pesantren, dayah dapat dilatih mengelola unit usaha mandiri—seperti pertanian modern, peternakan, minimarket, hingga pengolahan produk lokal Aceh (seperti kopi Gayo atau hasil perikanan). Kemandirian ekonomi ini akan menjamin kebebasan politik dan independensi moral lembaga pendidikan, sebagaimana tradisi luhur yang dijaga oleh para ulama terdahulu.
Di luar aspek kurikulum dan manajemen manajerial, salah satu pilar krusial yang kerap menjadi titik rentan bagi lembaga pendidikan Islam, baik dayah tradisional maupun pesantren modern ialah kemandirian finansial. Selama ini, banyak dayah di Aceh yang masih sangat bergantung pada sumbangan sukarela masyarakat, uluran tangan para dermawan, atau bantuan stimulan dari pemerintah yang sifatnya fluktuatif. Pola pembiayaan yang reaktif dan konvensional semacam ini tentu menyimpan kerentanan tersendiri ketika krisis ekonomi melanda atau ketika pergantian kepemimpinan politik terjadi di tingkat lokal.
Pondok Modern Darussalam Gontor telah menawarkan model ideal yang patut direplikasi, yakni pengelolaan wakaf produktif secara profesional. Di Gontor, wakaf tidak dipahami semata-mata sebagai aset pasif yang hanya berupa tanah wakaf kuburan atau bangunan masjid dan asrama semata. Lebih dari itu, Gontor mentransformasikan harta wakaf menjadi engine of growth (mesin pertumbuhan ekonomi) melalui unit-unit bisnis mandiri: mulai dari percetakan, pabrik air minum, pertanian modern, minimarket, hingga unit-unit pertokoan strategis yang keuntungannya langsung dialirkan untuk membiayai operasional pendidikan dan kesejahteraan para guru (asatidz).
Gontor telah memberikan teladan tentang bagaimana sebuah lembaga wakaf umat mampu hidup melampaui zamannya. Dan Aceh, dengan modal sejarah peradaban Islam yang agung, memiliki potensi besar untuk melahirkan model-model pendidikan Islam alternatif yang mandiri, berkemajuan, dan tetap berakar kuat pada nilai-nilai keislaman lokal.
Perpaduan antara kedalaman spiritual tradisi dayah dan keluasan wawasan modernitas ala Gontor adalah modal strategis. Dari bilik-bilik dayah dan pesantren di bumi Serambi Mekkah inilah, obor peradaban Islam Nusantara akan terus menyala terang, menerangi jalan umat menuju masa depan yang bermartabat. Wallahu alam bish sawab. Semoga gagasan ini menjadi ikhtiar bersama yang diridhai Allah SWT dalam memajukan peradaban pendidikan Islam di Serambi Mekkah.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
