Mungkinkah Ekonomi Syariah Mampu Majukan Sektor Pertanian? Ini Kata Pakar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketimpangan kepemilikan lahan menjadi salah satu tantangan mendasar ekonomi syariah Indonesia. Meskipun sektor halal dan keuangan syariah tumbuh pesat, sektor pertanian sebagai penopang utama ketahanan pangan dan ekonomi riil masih tertinggal.

“Dengan luas lahan segitu, mustahil kita bicara soal kesejahteraan petani. Skema bagi hasil berbasis syariah harus jadi solusi,” ujar Prof Bustanul Arifin dari CSED-INDEF dalam diskusi Kamisan yang diselenggarakan Center for Sharia Economic Development (CSED), dikutip Sabtu (12/7/2025). Ia merujuk pada kenyataan bahwa rata-rata penguasaan lahan petani Indonesia hanya sekitar 0,3 hektare.

Wakil Presiden RI ke-13, Prof KH Ma’ruf Amin menambahkan, banyak lahan tidur yang tidak bisa dimanfaatkan rakyat.

“Lahan kita banyak, tapi terbengkalai. Kita perlu aturan agar tanah itu bisa diserahkan ke masyarakat, lewat skema dana sosial dan wakaf produktif,” tegasnya.

Padahal menurut laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024, Indonesia menempati peringkat ke-3 dalam sektor makanan halal global.

Namun, kontribusi Indonesia dalam ekspor produk halal masih tertinggal dibanding Brasil, Australia, dan India yang menjadi eksportir utama produk makanan halal dunia.

Hal ini menunjukkan fondasi sektor produksi dalam negeri belum cukup kuat untuk menopang posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi halal.

BACA JUGA: Warganet Arab Hujat para Imam Eropa yang Temui Presiden Israel, Ternyata Mereka adalah...

Sektor halal dalam negeri sendiri mencatat pertumbuhan 9,16 persen secara tahunan per Januari 2025, dengan dominasi lebih dari 80 persen dari makanan dan minuman. Kontribusi Halal Value Chainterhadap PDB nasional juga meningkat menjadi 25,44 persen.

Di sisi keuangan syariah, aset per Maret 2025 mencapai Rp9.529,2 triliun atau tumbuh 5,3 persen secara tahunan.