1 week ago
12
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Amerika Serikat (AS) dinilai tak punya kewenangan hukum apapun dalam mengadili Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Pengerahan militer yang diperintahkan Presiden Donald Trump dalam menyerang Karakas, dan menculik Maduro untuk dibawa ke peradilan AS merupakan bentuk invansi satu negara terhadap negara lain.
Pengajar Hubungan Internasional Universitas Moestopo Kesi Yovana menilai apa yang dilakukan oleh Donald Trump secara jelas merupakan pelanggaran hukum internasional yang serius.
“Invansi AS ke Venezuela jelas melanggar hukum internasional, karena Venezuela merupakan negara yang merdeka dan berdaulat,” kata Yesi saat dihubungi Republika dari Jakarta, Ahad (4/1/2026).
Yesi, mengatakan jikapun ada perselisihan dengan Venezuela, AS semestinya membawa permasalahannya ke Internasional Court of Justice atau Mahkamah Internasional. Bukan malah mengambil langkah penyerangan militer dengan menculik Presiden Maduro untuk diadili di AS.
“Sebagai anggota PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa), jika terdapat perselisihan di antara kedua negara, mestinya masalah ini dibawa ke Internasional Court of Justice. Karena pengadilan federal AS, sama sekali tidak punya yuridiksi untuk mengadili pemimpin negara lain,” kata Yesi.
Pada Sabtu (3/1/2026) militer Paman Sam melakukan penyerangan skala besar langsung ke sejumlah wilayah di Venezuela, termasuk di ibu kota Karakas. Serangan militer itu dilakukan melalui udara dengan pengerahan helikopter serbu, dan jet tempur. Setelah penyerangan tersebut, militer Paman Sam menculik Presiden Maduro bersama istrinya Cilla Flores.
Militer AS membawa Maduro dan keluarganya ke kapal perang Iwo Jima dengan kondisi mata tertutup. Maduro lalu dibawa ke AS, dan dikatakan akan diadili di Pengadilan Distrik Selatan New York.
Presiden Trump dalam pernyataannya mengatakan, Maduro akan didakwa atas beragam tuduhan. Mulai dari tuduhan Maduro yang menjalankan narkoterorisme, penyelendupan narkotika ke AS, penggunaan senjata berat dan alat peledak dalam menjalankan narkoterorisme dan penyeludupan narkotika ke AS, serta manipulasi pemilihan umum (pemilu) Venezuela pada 2024.
Yesi melanjutkan, beragam tudingan AS terhadap Maduro itu sepihak, dan tetap tak bisa jadi landasan pembenaran invansi. Apalagi kata Ketua Center for Latin American Studies (CeLA) itu, tudingan-tudingan yang dilontarkan Trump tersebut punya latar belakang persaingan politik atas gagalnya pengaruh AS di Venezuela.
Yesi menilai, tuduhan Trumph kepada Maduro itu sudah lama dilontarkan. Tudingan itu semakin masif setelah kandidat yang disokong AS dari sayap kanan, kandas dalam Pemilu Venezuela 2024 lalu.
“Tuduhan kecurangan pemilu, dan menjadi beking bagi kartel-kartel narkoba oleh Presiden Maduro, sifatnya masih sepihak oleh AS. Isu ini memang dikampanyekan Trump setelah kekalahan kandidat sayap kanan yang didukung oleh AS dalam pemilu 2024 yang lalu,” ujar Yesi.
Menurut Yesi, lebih dari itu, tuduhan-tuduhan Trump terhadap Maduro tersebut cuma bungkus dari pembenaran dalih kebijakan politik invansi AS sekarang ini dalam memaksa penguasaan sumber daya minyak bumi dan gas di Venezuela dan Guyana.
Invansi AS berdampak global
Yesi menjelaskan, sejak 2015 di kawasan Essequibao yang berada di antara perbatasan Venezuela dan Guyana ditemukan cadangan minyak dan gas berjumlah besar. Temuan cadangan minyak tersebut membawa Exxon Mobile, perusahaan minyak dan gas AS untuk melakukan eksplorasi.
Namun kata Yesi, di masa kepemimpinan Presiden Hugo Chavez di Venezuela, pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap ladang-ladang minyak di seluruh kawasan tersebut. Keputusan itu berujung sengketa yang penyelesaiannya diajukan ke Mahkamah Internasional.
“Exxon Mobile kalah di Mahkamah Internasional terkait nasionalisasi ladang minyak Venezuela itu,” kata Yesi.
Sementara itu, kata Yesi, di sejumlah wilayah lainnya di Venezuela, di Orinoco juga ditemukan cadangan minyak dan gas yang diterbukti terbesar di dunia. Dan di Blok Orinoco yang berada di kawasan Laut Karibia tersebut, Venezuela menjalin kemitraan eksplorasi bersama Rusia dengan China.
