Paripurna DPRD Jabar Bahas LKPJ Gubernur 2025 dan Serap Aspirasi Reses

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- DPRD Jawa Barat menggelar rapat paripurna dengan dua agenda utama yakni penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 serta laporan hasil reses II tahun sidang 2025-2026, Senin (30/3/2026).

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, yang memimpin rapat menjelaskan, agenda penyampaian nota pengantar LKPJ merupakan tindak lanjut dari keputusan rapat Badan Musyawarah pada 5 Januari 2026.

Dokumen LKPJ jadi dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah (pemda) selama satu tahun anggaran. “Setelah penyampaian nota pengantar gubernur, pembahasan dilakukan di tingkat komisi, kemudian dilanjutkan Panitia Khusus (Pansus) XIII,” ujar Buky.

Ia menyampaikan, DPRD telah menerima usulan nama-nama anggota Pansus XIII dari seluruh fraksi. Bahkan, dalam jeda rapat paripurna, pansus tersebut langsung melakukan pemilihan pimpinan.

Masa kerja Pansus XIII ditetapkan mulai 30 Maret hingga 8 Mei 2026. Sebelum masuk ke pembahasan di tingkat pansus, DPRD menggelar pembahasan awal di komisi-komisi pada 31 Maret hingga 2 April 2026.

“Insya Allah, pada 8 Mei 2026 digelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus XIII terhadap LKPJ gubernur,” katanya. Selain itu, rapat paripurna memuat agenda penyampaian laporan hasil reses II.

Kegiatan reses dilaksanakan pada 23-27 Februari dan 2-4 Maret 2026 oleh seluruh anggota DPRD Jawa Barat untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Mengacu Peraturan DPRD Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 149 ayat (5), hasil reses wajib dilaporkan dalam rapat paripurna. Dalam kesempatan ini, penyampaian laporan dilakukan tiga fraksi, yakni PKS, PDIP, dan PKB.

Sedangkan fraksi lainnya menyerahkan laporan secara langsung kepada pimpinan DPRD. “Seluruh fraksi telah menyampaikan laporan reses II. Sesuai ketentuan, pimpinan DPRD akan meneruskan hasil reses tersebut kepada gubernur untuk ditindaklanjuti,” ujar Buky.

Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam fungsi pengawasan DPRD, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses dapat masuk dalam perencanaan kebijakan pemerintah daerah.