Pemerintah Segera Bangun Huntara Sasar 6 Titik Korban Banjir Sumbar, Ini Lokasi-lokasinya

4 days ago 2

Sejumlah pengendara melintas di kawasan jembatan kembar Padang Panjang, Sumatera Barat, Rabu (10/12/2025). Kawasan jembatan kembar yang longsor dan terkena banjir bandang hingga memakan korban jiwa dua pekan lalu itu kini kondisinya sudah dibersihkan dan bisa dilewati kendaraan, namun sebagian jalan masih rusak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Langkah ini merupakan bagian dari upaya penanganan pascabencana oleh pemerintah.

"Ini untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara yang aman dan layak bagi warga terdampak," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya pada Senin (15/12/2025).

Berdasarkan pemutakhiran data dan usulan pemerintah daerah, rencana pembangunan huntara mencakup enam kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, dan Kabupaten Agam.

"Dengan total huntara 750 unit, yang akan direalisasikan secara bertahap sesuai kesiapan lahan dan kelengkapan administrasi," ujar Abdul.

Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, pemerintah daerah telah menyampaikan permohonan pembangunan huntara tahap I sebanyak 60 unit untuk 60 kepala keluarga dari total 288 kepala keluarga terdampak. Kesiapan lokasi telah dipenuhi melalui penyediaan lahan seluas 9.000 meter persegi di Jorong Aie Angek, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh. Lahan tersebut bersumber dari hibah masyarakat, dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 300.2.3/273/BUP-LK/XII/2025 tertanggal 12 Desember 2025.

Sementara itu, Kabupaten Agam telah menyiapkan lahan huntara tahap 1.

"Sedangkan daerah lainnya masih dalam proses penyelesaian dokumen pendukung, termasuk pendataan by name by address dan penetapan lokasi," ujar Abdul.

BNPB menyatakan terus melakukan pendampingan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat kelengkapan administrasi dan kesiapan teknis di masing-masing wilayah. BNPB bakal melanjutkan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

"Ini guna memastikan pembangunan huntara dilaksanakan sesuai ketentuan dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak sebagai bagian dari proses pemulihan pascabencana," ujar Abdul.

Read Entire Article